MENYIAPKAN KABUPATEN ENREKANG RAMAH TERHADAP DIFABEL

MENYIAPKAN KABUPATEN ENREKANG RAMAH TERHADAP DIFABEL

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya pada upaya promosi, pemenuhan, perlindungan serta penghargaan terhadap hak-hak Difabel (selanjutnya disebut secara bergantian penyandang disabilitas atau difabel) dengan meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Asasi Penyandang Disabilitas melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011. Langkah ini kemudian ditindaklanjuti dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, maka Pemerintah maupun Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti seluruh ketentuan dalam UU tersebut demi terwujudnya perlindungan dan penghargaan terhadap Penyandang Disabilitas.

Untuk itu, sebagai daerah yang menjunjung tinggi hak dan martabat penyandang disabilitas, maka sudah selayaknya Pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Enrekang juga segera menyiapkan langkah-langkah penyusunan dan penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak – hak Penyandang Disabilitas.

Untuk keperluan tersebut, kami dari Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK) Cabang Enrekang, mengajukan pokok-pokok pikiran kepada DPRD Kabupaten Enrekang untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menindaklanjuti UU Penyandang Disabilitas sebagaimana juga telah diamanahkan oleh negara agar dilaksanakan di daerah-daerah.

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sekelumit muatan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Pengesahan UU Penyandang Disabilitas merupakan konsekuensi atas sejumlah ratifikasi konvensi hak-hak asasi yang dikeluarkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana salah satunya adalah Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (2011). Selain itu, UU yang mengakomodasi kepentingan Penyandang disabilitas melalui UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang cacat oleh banyak pihak, khususnya difabel sudah usang. Keusangannya pertama-tama nampak pada cara pandang yang menjadi semangat UU tersebut yang terlalu individualistik di mana menganggap persoalan difabel bersumber dari kondisi dirinya (individual model of disability). Keusangan kedua terlihat dari pendekatannya yang terlalu medik (medical model of disability) sehingga difabel seringkali dianggap sebagai orang sakit atau abnormal. Kemudian, keusangan ketiga terlihat dari cara penyelesaian permasalahan yang dihadapi difabel yang berbasis kepada bantuan dan amal (charity). Untuk itu, nafas dari UU baru ini lebih berpedoman kepada cara pandang sosial (social model of disability) di mana aspek-aspek yang justru banyak membuat difabel tidak mampu adalah hal-hal di luar dirinya, yakni desain-desain sosial yang sudah terlanjur berbasis kenormalan atau apa yang dianggap normal oleh orang kebanyakan.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Panorama Gunung Latimojong, Kabupaten Enrekang (Dok. PerDIK)

Ada banyak contoh yang bisa diurai untuk membuktikan bahwa pendekatan lama itu tidak lagi relevan untuk dipertahankan. Misalnya, dikarenakan desain gedung kantor DPRD mengasumsikan semua orang berjalan dengan kakinya, maka tangga-tangga didesain untuk kaki. Padahal, ada anggota masyarakat yang nantinya datang atau hadir dengan berkursi roda. Sehingga, dikarenakan desain tersebut membuat banyak difabel, khususnya yang berkursi roda tidak dapat mengakses gedung rakyat ini. Konsekuensi lain dari cara pandang kenormalan ini (berbasis medik) adalah desain-desain lainnya seperti toilet, jenis dan lebar pintu, masjid atau mushalla, ruang-ruang pertemuan dan lain-lain. Contoh lain bisa ditemukan pada desain kertas suara dalam pemilihan umum yang tidak mempertimbangkan kemampuan seseorang, semisal difabel penglihatan atau orang yang berbeda kemampuan dalam melihat atau mengenali sesuatu—dalam hal ini orang atau pemilih buta. Pihak penyelenggara pemilu yang tidak memiliki kepekaan disabilitas akan mendesain kertas suara hanya bagi mereka saja yang melihat. Padahal orang buta bisa meraba dan membaca suatu kalimat dengan cara atau metodenya sendiri, yakni dengan menggunakan huruf timbul atau braille. Jadi, tanpa menyediakan alat bantu mencoblos—yang disebut template braille—maka pemilih buta tidak dapat mengikuti pemilihan umum yang langsung dan rahasia. Hal itu dikarenakan ia menjadi tidak mampu sehingga membutuhkan pendamping. Jika alat bantu itu tersedia maka ia bisa mandiri dan bebas. Termasuk tentu saja pada desain TPS dan bilik suara.

Gambaran singkat tersebut kiranya dapat memberi secercah pemahaman bahwa cara pandang individu di mana difabel dianggap sebagai orang sakit sudah harus ditanggalkan. Kini saatnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat pada umumnya bahu membahu mengubah cara pandang dan mengubah seluruh desain sosial agar lebih akses dan inklusif, khususnya bagi penyandang disabilitas di wilayah Enrekang ini.

UU baru No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sudah menyiapkan pedoman yang sangat detail untuk menjadi pegangan setiap orang dan lembaga untuk bersama-sama mengubah keadaan ini. Untuk itu, kita perlu sedikit menguraikan hal-hal apa saja yang diatur dalam UU ini yang akan menjadi dasar dari Perda yang nantinya akan kita rumuskan.

Asas

Asas perumusan dan pelaksanaan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, meliputi:

  1. Penghormatan terhadap martabat Penyandang Disabilitas;
  2. Otonomi individu;
  3. Tanpa Diskriminasi;
  4. Partisipasi penuh;
  5. Keragaman manusia dan kemanusiaan;
  6. Kesamaan Kesempatan;
  7. Kesetaraan;
  8. Aksesibilitas;
  9. Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
  10. Inklusif; dan
  11. Perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Tujuan

Peraturan daerah yang [nantinya] mengatur soal Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

  1. Mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
  2. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
  3. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
  4. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia;
  5. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat

 

Ragam Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas atau difabel tidak tunggal, melainkan memiliki keragaman yang mencakup:

  1. Penyandang Disabilitas fisik;

[Terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil]

  1. Penyandang Disabilitas intelektual;

[Terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrome]

  1. Penyandang Disabilitas mental;

[Terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: psikososial [skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian] dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial [autis dan hiperaktif]

  1. Penyandang Disabilitas sensorik.

[Terganggunya salah satu fungsi dari panca indera: disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara]

  1. Penyandang Disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama.

[Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas: disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli]

 

Hak-hak Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas, sebagaimana halnya yang telah diatur dalam konvensi Hak-Hak Asasi Manusia, juga memiliki hak:

  1. Hidup;
  2. Bebas dari stigma;
  3. Privasi;
  4. Keadilan dan perlindungan hukum;
  5. Pendidikan;
  6. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
  7. Kesehatan;
  8. Politik;
  9. Keagamaan;
  10. Keolahragaan;
  11. Kebudayaan dan pariwisata;
  12. Kesejahteraan sosial;
  13. Aksesibilitas;
  14. Pelayanan Publik;
  15. Pelindungan dari bencana;
  16. Habilitasi dan rehabilitasi;
  17. Konsesi;
  18. Pendataan;
  19. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
  20. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
  21. Berpindah tempat dan kewarganegaraan;
  22. Bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
  23. Atas kesehatan reproduksi;
  24. Menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
  25. Mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis;
  26. Untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
  27. Mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
  28. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
  29. Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
  30. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
  31. Pemenuhan kebutuhan khusus;
  32. Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
  33. Mendapatkan pendampingan sosial.

 

 

Kewajiban Pemerintah Daerah

Berdasarkan himpunan hak-hak tersebut, maka Pemerintah daerah memiliki kewajiban sebagai berikut:

  1. Menyusun perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam bentuk Rumusan Rencana I
  2. Menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya; menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
  4. Menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional melalui Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Khusus. Termasuk dalam hal ini wajib mengikutsertakan anak difabel dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, menyediakan biaya pendidikan untuk anak yang tidak mampu membiayai pendidikannya, memfasilitasi mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial, memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah, dan memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.
  5. Memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta, wajib menyosialisasikan penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas. Menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan.
  6. Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja, memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas, memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan; wajib memberikan jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas; wajib memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; wajib memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas; wajib memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.
  7. Memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas; menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas; memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan; menjamin pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dalam program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; wajib menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut; wajib menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas; wajib menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya; wajib menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya; menjamin ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan; wajib menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas; wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih; menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.
  8. Menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan; menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih. Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publi Dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain pemerintah daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas, termasuk: berpartisipasi langsung; mendapatkan hak untuk didata; memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan; melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi; melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan; menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas; menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri; mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan semua jenis pemilu; dan menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam semua jenis pemilihan umum.
  9. Melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya; melakukan bimbingan dan penyuluhan agama; mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses; menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas; mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.
  10. Mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi: keolahragaan pendidikan; keolahragaan rekreasi; dan keolahragaan prestasi. Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya; membina dan mengembangkan olahraga yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga Penyandang disabilitas.
  11. Menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata, meliputi: tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas; memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas, meliputi: memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya; mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik. Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik. Melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas; melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.
  12. Melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas, meliputi: rehabilitasi sosial; jaminan sosial; pemberdayaan sosial; dan perlindungan sosial. Termasuk menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Rehabilitasi sosial yang diberikan dalam bentuk: [1] motivasi dan diagnosis psikososial; [2] perawatan dan pengasuhan; [3] pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; [4] bimbingan mental spiritual; [5] bimbingan fisik; [6] bimbingan sosial dan konseling psikososial; [7] pelayanan Aksesibilitas; [8] bantuan dan asistensi sosial; [9] bimbingan resosialisasi; [10] bimbingan lanjut; dan/atau rujukan. Rehabilitasi sosial dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat, dan institusi sosial. Jaminan sosial diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan, dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus (seperti: pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan). Pemberdayaan sosial dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui: [1] peningkatan kemauan dan kemampuan; [2] penggalian potensi dan sumber daya; [3] penggalian nilai dasar; [4] pemberian akses; dan/atau [5] pemberian bantuan usaha. Pemberdayaan sosial diberikan dalam bentuk: [1] diagnosis dan pemberian motivasi; [2] pelatihan dan pendampingan; pemberian stimulan; peningkatan akses pemasaran hasil usaha; penguatan kelembagaan dan kemitraan. Perlindungan sosial dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui: [1] bantuan sosial; [2] advokasi sosial; dan/atau [3] bantuan hukum.
  13. Menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, meliputi: [1] bangunan gedung; [2] jalan; [3] permukiman; dan pertamanan dan permakaman. Bangunan Gedung yang mudah diakses memiliki fungsi: hunian; keagamaan; usaha; sosial dan budaya; olahraga; dan khusus. Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis; pembatasan kegiatan pembangunan; penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung; pembekuan izin mendirikan bangunan gedung; pencabutan izin mendirikan bangunan gedung; pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau perintah pembongkaran bangunan gedung. Pemberian sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan. Pemerintah Daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung. Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. Pemerintah Daerah dapat (atau wajib) memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas. Jalan: Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses; menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas yang dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas. Permukiman: Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas; wajib mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas;
  14. Menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan Publik termasuk pelayanan jasa transportasi publik. Pendanaan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas bersumber dari: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; anggaran dan pendapatan belanja daerah; dan/atau anggaran korporasi atau badan hukum yang menyelenggarakan Pelayanan Publik. Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses.
  15. Mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Penanganan meliputi: memperhatikan Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
  16. Menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas yang bertujuan: [1] mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan [2] memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan. Fungsi Habilitasi dan rehabilitasi, sebagai: sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup; sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat. Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk: a. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga. Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  17. Memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas dan mengupayakan pihak swasta memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas. Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi.
  18. Penyelenggaraan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data akurat tentang Penyandang Disabilitas digunakan untuk: [1] mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan [2] membantu perumusan dan implementasi kebijakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Data nasional Penyandang Disabilitas dipergunakan oleh Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  19. Mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu. Pemerintah daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas baik dalam bentuk audia maupun visual. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan; wajib memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; wajib menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
  20. Memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. Menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Pendanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber dari: APBD; sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  21. Memberikan penghargaan kepada orang perseorangan yang berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; memberikan penghargaan kepada badan hukum dan lembaga daerah yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas; memberikan penghargaan kepada penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.

Langkah-langkah yang perlu dipersiapkan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka perlu segera dilakukan langkah-langkah menuju perumusan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, sebagai berikut ini:

  1. Mendiskusikan realitas kehidupan penyandag disabilitas di kabupaten Enrekang. Diskusi ini melibatkan unsur-unsur kelembagaan maupun individu dari penyadang disabilitas yang ada di seluruh kecamatan di kabupaten Enrekang.
  2. Melakukan Penelitian lapangan guna merumuskan naskah akademik sebagai prasyarat perumusan butir-butir draft peraturan daerah.
  3. Menyusung Draft Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.
  4. Melakukan public hearing bersama sejumlah pemangku kepentingan (stakeholder) terkait.
  5. Menyempurnakan butir-butir draft dan mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, selambat-lambatnya tahun 2018.

Penutup

Demikian pokok-pokok pikiran ini kami sampaikan kepada DPRD Kabupaten Enrekang agar dapat dipertimbangkan dan diperjuangkan di lembaga legislatif kita yang terhormat ini.

Enrekang, 27 Nopember 2017

Pengurus

Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan

 

 

Abd Rahman, Spd                                                               Syam Sumarlin

Direktur                                                                                Koordinator PerDIK Enrekang

Please follow and like us: