KPU + (BNN + IDI + HIMPSI) = Difabel Tanpa Hak Politik [?]

Berhati-hatilah,
KPU mengeluarkan Keputusan yang bisa mengancam Hilangnya HAK POLITIK DIFABEL dalam PEMILU Jaman Now di Republik ini. Benarkah?
WARNING KPU
Ya, Keputusan KPU RI No. 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 Tentang Petunjuk Teknis standar kemampuan jasmani dan rohani serta standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dalam Pilgub/Pilbup/Pilwali memberi kewenangan kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Psikologi Seluruh Indonesia (HIMPSI) dan Badan Narkotika Nasional untuk memeriksa dan memutuskan setiap Bakal calon Gubernur/Bupati?Walikota berikut para wakilnya sebagai ‘Sehat Jasmani maupun Rohaninya serta bebas dari Narkotika’.

Isu ini pertamakali mengemuka di Makassar. Dalam group WA ‘Jurnalis Support Difabel’, Ishak Salim sebagai ketua badan pengurus PerDIK mempertanyakan dua berita terkait pernyataan seorang komisioner KPU Sulsel, yakni Misna Attas.

Begini petikannya:
“Temans, ini ada dua link berita:
https://kabar.news/kpu-kandidat-bisa-diganti-jika-alami-disabilitas-medik 
https://www.sulselsatu.com/2018/01/13/politik/kpu-bisa-anulir-pencalonan-kandidat-yang-cacat-medis.html 

Adakah yang bisa menceritakan bagaimana konteks pernyataan komisioner KPU Sulsel ini menyatakan kalimat:

“Kalau ada kandidat yang mengalami disabilitas medik dan menurut kesimpulan tim pemeriksaan kesehatan tidak memenuhi persyaratan maka itu bisa dilakukan pergantian,” ujar Misna Attas, Komisioner Devisi Teknis KPU Provinsi Sulsel di Private Care Centre RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar, Sabtu (13/1/2018).
atau dalam penggal kalimat yang lain:

“Berpatokan pada aturan pemilihan, bila ada pasangan calon yang diketahui disabilitas (cacat medis), maka bersangkutan bisa dikategorikan tidak memenuhi syarat,” kata Komisioner KPU Sulsel, Misna M Attas, Sabtu (13/1/2018).

Pernyataan Komisioner KPU Sulsel di atas menarik untuk direspon oleh PerDIK atau organisasi disabilitas lainnya di SulSel. Tetapi terlebih dahulu tentu dibutuhkan mengenai konteks kalimat itu diucapkan.

Pertama, Pernyataan itu bisa disamakan dengan “Komisioner menolak warga dengan disabilitas (difabel) menjadi calon kepala daerah” dan itu artinya KPU melanggar Hak Politik Difabel untuk memilih dan dipilih. Sebagaimana diatur dalam UU. No 19 tahun 2011 tentang ratifikasi CRPD dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kedua, Komisioner memaknai disabilitas sebagai ‘orang sakit’ dan tidak cakap. Hal ini merupakan ‘prasangka’ terhadap difabel/penyandang disabilitas yang tidak seharusnya diucapkan oleh seorang pejabat publik (komisioner).

Ketiga, UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu menjamin hak-hak difabel (Pasal 5: Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu). Artinya UU Pemilu ini menjamin hak penyandang disabilitas ketika memenuhi syarat, artinya bukan karena ia menyandang disabilitas lantas dianggap tidak memenuhi syarat dan dapat diganti, sebagaimana diucapkan ibu Misna.”

Berawal dari pertanyaan dan pernyataan di atas, PerDIK melalui divisi media menyusun Press Release dan kemudian banyak dikutip oleh media massa. Beberapa bisa di cek di link berikut ini:
https://www.kabarmakassar.com/sotta-komisioner-kpu-ini-diprotes-komunitas-difabel/
https://radaronline.id/2018/01/15/kpu-sulsel-pakai-istilah-disabilitas-medic-komunitas-difabel-protes/
http://www.inikata.com/kpu-sulsel-pakai-istilah-disabilitas-medic-komunitas-difabel-protes/
Bagi Difabel, Keputusan KPU di atas, yang mengatur sejumlah hal terkait aspek medik ada sejumlah kategori yang dianggap sebagai tidak sehat, seperti Gangguan Penglihatan (Buta), Gangguan Pendengaran (Tuli) maupun gangguan motorik (polio berkursi roda [?]) dan gangguan jenis lainnya seperti terkait mental dan intelektual.
Aturan ini jelas berpotensi menghilangkan Hak Politik Difabel. Aturan berisi Panduan bagi institusi-institusi di atas (IDI, HIMPSI, BNN) yang akan menentukan seseorang apakah memenuhi kriteria Sehat Jasmani dan Rohani serta bebas Narkoba.
Ada kesimpulan dalam aturan ini, yakni, jika Tim Medis melihat ada salah satu unsur “disabilitas medik” dalam aturan ini (seperti buta, tuli, disabilitas intelektual, dan kategori lainnya) maka tim akan memutuskan:
“Jika bakal calon ditemukan salah satu disabilitas medik tersebut, maka yang bersangkutan dinyatakan pada saat ini ditemukan disabilitas-medik yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil gubernur/bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota”.
Jadi kalau Jonna Aman Damanik atau Joni Yulianto, Tolhas Damanik atau Rahman Gusdur–para aktivis buta–sebagai bakal calon gubernur, bupati atau walikota, lalu diperiksa dan dia ternyata ketiganya buta (low vision yang masuk dalam kategori disabilitas medik versi WHO–sebagaimana diatur dalam keputusan ini), maka mereka jelas akan dianggap berdasarkan peraturan ini “dapat mengakibatkan ketidakmampuan melaksanakan tugas dan kewajibannya.
Pun demikian dapat menimpa Dwi Ariyani, Risnawati Utami, Juniati Effendi, M Ismail, Mia Un, Surya Sahetapy, Bahrul Fuad, Faisal Rusdi, Cucu Saidah, Nuning Suryatiningsih, dan kawan-kawan aktivis difabel yang lain.
Kalian setuju kalau kita nyatakan bahwa KPU adalah Pelanggar Hak Politik DIfabel?
Please follow and like us: