KPUD Kota Makassar Berpeluang Siapkan Data Akurat Pemilih Difabel 2018

PERGERAKAN DIFABEL INDONESIA UNTUK KESETARAAN (PerDIK) menginisiasi kegiatan Sosialisasi Pemilihan walikota – wakil walikota Makassar 2018 dan upaya mendorong konsolidasi seluruh elemen gerakan difabel kota Makassar guna mendukung terselenggaranya pilwali Makassar akses dan inklusif. Acara yang berlangsung di auditorium Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya ini (Rabu, 20 Desember 2018) dihadiri beberapa organisasi difabel di kota Makassar dan beberapa difabel asal kabupaten Enrekang.

WhatsApp Image 2017-12-20 at 16.27.10 (3)

 

Menurut Abd Rahman, direktur PerDIK Sulsel yang memandu jalannya diskusi, kegiatan ini bukan sekadar memberikan kesempatan pihak KPUD Kota Makassar menyosialisasikan tahapan pelaksanaan pemilihan walikota/wakil walikota, namun juga untuk memberikan masukan kepada komisioner terkait pentingnya mendesain sistem pemilukada inklusif atau akses bagi semua orang. “Untuk itu, selain poin sosialisasi tahapan pilwali kota Makassar, kami juga ingin agar pertemuan ini menjadi ajang konsolidasi elemen gerakan difabel di Kota Makassar untuk bersama-sama mengawal dan membantu KPUD Kota Makassar,” ujar Rahman saat membuka sesi sosialisasi.

Syaifuddin, komisioner KPU kota Makassar bidang Sosialisasi yang hadir dalam kegiatan ini menyampaikan bahwa keterlibatan pemilih difabel dalam ajang sosialisasi ini merupakan harapan kami. “Kami sangat membutuhkan masukan dari para sahabat agar kinerja kami sebagai penyelenggara pilwali bagus,” ujar Syaifuddin dihadapan peserta sosialisasi.

“Dalam waktu dekat, kami sudah akan melakukan pemutakhiran data pemilih, di mana KPU kota akan merekrut anggota PPDP (Panitia Pemutakhiran Daftar Pemilih, red) dan melakukan pemutakhiran,” lanjut komisioner ini.

Arfan, aktivis Tuli dari Gerkatin Sulsel menyatakan dalam bahasa isyarat yang diterjemahkan oleh Mardathilla (relawan dari UnDEAFeated) bahwa pemilih difabel masih menghadapi banyak hambatan dalam memilih. Ia mencontohkan bagaimana desain TPS yang membuat pemilih berkursi roda kesulitan memberikan hak suaranya. Begitupula pemilih Tuli di mana penyelenggara tidak berkomunikasi dengan kami dalam proses pelaksanaan pemilu ini.

“sebaiknya pihak KPU melibatkan Gerkatin dalam mendesain media-media kampanye. Misalnya, Kami siap membantu KPU dalam mendesain media kampanye dalam bentuk video pendek yang akses bagi Tuli. Nanti kami yang akan menyediakan penerjemah isyarat dan subtitle,” demikian ujar Mardathilla menyampaikan pesan peserta Tuli yang hadir dalam sosialisasi ini.

WhatsApp Image 2017-12-20 at 16.27.10 (1)

Dalam kesempatan ini, komisioner KPUD Kota Makassar, Syaifuddin juga berharap agar organisasi disabilitas bisa memberikan data difabel di kota ini. “Kami sangat membutuhkan data disabilitas, untuk itu bantulah kami dengan memberikan data disabilitas,” demikian permintaan Syaifuddin.

Merespon hal tersebut, Ishak Salim dari PerDIK justru memberikan tantangan kepada KPU Kota. “Kalau soal data disabilitas saat ini tentu saja tersedia. Dinas Sosial punya data soal disabilitas, tapi datanya berbasis kemiskinan bukan keseluruhan difabel. Dinas Kesehatan punya data, tetapi berdasarkan kategori penyakit atau disfungsi tubuh. Organisasi Disabilitas punya data, tapi hanya berbasis keanggotaannya. Bahkan dinas Dukcapil pun punya data kependudukan, namun apakah ada kategori penduduk dengan disabilitasnya itu masih perlu ditelusuri lagi. Justru peluang ketersediaan data disabilitas kota Makassar yang bagus itu ada pada KPU Kota saat ini,” ujar Ishak panjang lebar.

Dalam waktu dekat KPUD Kota akan melakukan pemutakhiran data pemilih dan pada momen itulah ada peluang KPUD kota bisa berbuat yang terbaik untuk memperoleh data disabilitas yang jauh lebih valid.

“Masalahnya tinggal apakah KPUD Kota mau melakukannya dengan benar? Jika KPUD kota serius, maka pertama-tama bersediakan KPUD menyiapkan kuota 10-20% pendata dari aktivis disabilitas kota makassar. Lalu bersediakah KPUD melakukan diskresi dengan mengubah form pendataan (form A-KWK, red) agar jenis disabilitas bukan lagi hanya 5 kategori melainkan 23 kategori berdasarkan UU Penyandang disabilitas yang baru, Lalu mengubah pula master inputnya. Kemudian bersediakah KPUD melibatkan PerDIK atau organisasi difabel lainnya dalam proses peningkatan kapasitas pendata (PPDP), kapasitas PPK dan PPS terkait perspektif disabilitas dan memastikan agar pendataan pemilih disabilitas berjalan baik dan data pemilih disabilitas bisa tersaji bukan sekadar informasi jenis disabilitasnya tapi juga jenis kebutuhannya mulai dari tahap awal hingga tahap akhir pilwali,” ujar Ishak lagi.

Menurut Ishak, hal sama sudah ia sampaikan juga saat berlangsung kegiatan Rakor KPUD dengan stakeholder terkait pemutakhiran data pemilih.

“Masalahnya sekarang adalah apakah KPUD berani untuk berbuat yang terbaik bagi difabel!” ujarnya menutup penyampaiannya.

Selain anggota komisioner KPUD Kota Makassar, PerDIK juga menghadirkan staf ahli bidang politik PerDIK, Risal Suaib untuk memberikan gambaran pentingnya pembentukan ‘kaukus disabilitas’ dalam upaya mendorong terlaksananya Pilwali akses dan inklusif ini. “Seluruh elemen aktivis difabel harus bersatu dalam kaukus ini. Jangan hanya mengupayakan kepentingan kelompok sendiri berdasarkan jenis disabilitasnya,” ujar Risal yang merupakan pakar sistem politik pemilu dan kepartaian ini[].

Please follow and like us: