Difabel Masih Rentan Dalam Proses Hukum

Catatan Dialog Akhir Tahun 2017

Maria Un, ketua HWDI Sulawesi Selatan memaparkan setidaknya 9 kasus yang dihadapi difabel berhadapan dengan hukum di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan di sepanjang 2017. Bersama dengan sejumlah paralegal disabilitas, ia mendampingi difabel maupun keluarga difabel yang menjadi korban dari beragam tindakan pelanggaran pidana. Dari interaksinya terkait dengan sejumlah kebijakan negara, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana peradilan serta budaya hukum baik di tingkat masyarakat maupun APH masih terdapat banyak hambatan dalam upaya memenuhi syarat penegakan hukum yang memanusiakan manusia: melindungi, menghargai dan memenuhi hak maupun kebutuhannya.

WhatsApp Image 2017-12-20 at 21.35.29

 

Hal tersebut disampaikan pada kegiatan Dialog Akhir Tahun 2017 bertemakan Difabel Berhadapan dengan Hukum’ yang diinisiasi oleh PerDIK, PSBD Wirajaya, Pusat Kajian Disabilitas dan Layanan Difabel – Universitas Teknologi Sulawesi (UTS) serta sejumlah dukungan lainnya. Hadir pula saat itu adalah Kapolda Sulawesi Selatan (diwakili oleh Kanit PPA), Direktur LBH Makassar, Ketua AJI Makassar, Kabag Hukum Pemda Kota Makassar dan direktur PerDIK. Dialog reflektif ini dipandu oleh Ishak Salim yang juga adalah dosen Ilmu Politik UTS.

Kegiatan ini merupakan satu rangkaian dari kegiatan merayakan Hari Difabel Internasional 2017. Tepat hari Difabel, tanggal 3 Desember lalu, tim PerDIK (10 atlet difabel) dengan didukung oleh sejumlah kelompok pencinta alam baik dari Kota Makassar maupun Kabupaten Enrekang berhasil memuncak di puncak Gunung Sesean dengan ketinggian 2100mdpl.

20122017-DIfabel-Peroleh-Penghargaan

Hambatan-hambatan yang masih dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum dalam hal ini pihak kepolisian dalam menyidik maupun menyelidiki kasus-kasus yang melibatkan difabel juga diakui oleh Kanit PPA Polda Sulawesi Selatan, Kompol Andriani Lilikay. Salah satunya misalnya terkait dengan kemampuan aparat kepolisian dalam berkomunikasi dengan difabel, seperti berbahasa isyarat dengan Tuli. Walaupun demikian, melalui Program “Promoter” yang dicanangkan oleh Kapolri, Jenderal Tito Karnavian, saat ini kepolisian daerah Sulsel giat meningkatkan kompetensi SDM agar lebih profesional dalam bekerja, melakukan modernisasi berbagai layanan publik kepolisian, serta menjalankan aksi reformasi internal agar polisi lebih bersih dan bebas KKN.

Aspek lain yang menjadi pembahasan dalam dialog ini adalah sejauhmana peran media berkontribusi dalam membela kepentingan difabel saat berhadapan dengan hukum. Menurut Qodriansyah Agam Sofyan, sudah seharusnya kaum jurnalis membangun keberpihakan dalam menyuarakan kepentingan difabel. Selama ini, kecenderungan jurnalis di Makassar untuk fokus pada pemberitaan politik membuat porsi pemberitaan difabel ini menjadi kecil. Melalui AJI, ia berharap para jurnalis bisa kreatif dalam mengemas berita politik agar tetap memiliki kaitan dengan isu-isu disabilitas.

Pembicara lain dalam dialog ini adalah Direktur LBH Makassar. Menurut Haswandy atau Wawan pihak LBH Kota Makassar kini sudah memiliki kepedulian untuk membantu difabel yang memiliki kasus-kasus pidana. Sementara itu, kabag Hukum Pemda Kota Makassar juga mengemukakan bahwa pemerintah kota melalui program walikota selama ini sudah menyiapkan sejumlah perangkat aturan yang bertujuan melindungi hak-hak maupun kebutuhan difabel. Di bidang infrastruktur area publik di kota, pemerintah juga sudah berupaya maksimal membuatnya lebih akses. Namun, terkait anggaran bantuan hukum bagi difabel, kabag hukum Umar SH mengakui bahwa belum ada anggaran khusus untuk difabel misalnya untuk memenuhi ketersedian penerjemah bahasa isyarat dalam keseluruhan proses penyidikan sampai persidangan.

Abd. Rahman, direktur PerDIK dalam kesempatan ini menyarankan agar dalam pemberitaan kasus-kasus hukum difabel, sebaiknya saling berkoordinasi. Menurutnya, ada kalanya proses penyidikan yang berjalan tidak perlu dibesar-besarkan oleh media karena justru bisa menghambat penyidikan. Selain itu, pemberitaan juga bisa membuat pihak keluarga korban semakin malu dan berpikir mencabut surat pengaduannya. Rahman menawarkan agar dalam penanganan kasus-kasus difabel ekemen-elemen baik dari organisasi difabel maupun APH dan pemerintah terkait harus membangun koalisi[].

*Info lebih lengkap bisa klik di
https://makassar.terkini.id/seperti-hambatan-difabel-penuntasan-kasus-hukum/

Please follow and like us: