SUDAHKAH PERANGKAT HUKUM REPUBLIK INI BERLAKU ADIL KEPADA DIFABEL?

TAK SAMPAI DUA BULAN di awal tahun baru 2017 lalu ada dua kabar buruk diberitakan oleh Media Massa terkait difabel di Sulawesi Selatan. Pertama adalah upaya pencabulan kepada difabel komunikasi (bisu-tuli) oleh seorang pria separuh baya di Pasar Terong, Makassar dan pemerkosaan siswi difabel intelektual oleh seorang kepala SLB di Kab. Soppeng.

Kejadian ini merupakan peristiwa memilukan. Difabel sebagai warga negara yang memiliki sejumlah kerentanan menjadi korban kekerasan dari orang-orang yang memanfaatkan kelemahan difabel.

WhatsApp Image 2017-12-18 at 22.40.11

Sebenarnya, kerentanan difabel itu berlapis-lapis adanya. Misalnya, kedua korban di atas adalah termasuk kategori anak-anak atau setidaknya sedang beranjak remaja. Dalam konteks dia difabel mental – intelektual, usianya memiliki dua-tiga kategori: usia mental, usia kalender (bahkan usia biologis). Usia mental seorang difabel mental – intelektual tak lebih dari 9 atau 10 tahun. Jika usia kalendernya adalah 17 tahun, maka secara bilogis, fungsi-fungsi tubuhnya sudah siap bereproduksi. Tetapi, dalam konteks kehidupan sehari-harinya, seorang anak difabel mental – intelektual belum tentu memiliki pemahaman yang memadai terkait tubuhnya.

Anak ini misalnya tidak memiliki kesiapan sebagai seorang gadis yang tumbuh memasuki usia remaja yang sanggup dengan mudah menerima pelajaran terkait seksualitasnya. Kebanyakan anak-anak ini tidak memahami sama sekali bagaimana memperlakukan tubuhnya sesuai standar norma sosial-susila sebagaimana pada gadis-gadis pada umumnya. Hal ini terjadi karena tidak ada pihak yang berupaya mengajari mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Artinya baik orang tua maupun guru gagal dalam memahami karakter dan pola belajar anak ini.

Misalnya saja, jika hasrat biologisnya datang atau meluap-luap, maka dia akan mengekspresikannya secara bebas tanpa mengindahkan norma atau ketentuan sosial yang dihadapi. Dia tidak mengetahui bagaimana menahan hasrat itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sosial. Hak atas pendidikan seksual terhambat untuk mereka akses. Apalagi, baik di rumah ataupun di sekolahnya belum tentu ada pendidikan khusus untuk itu. Ketidaktahuan orang tua dan ketidakpahaman guru adalah dua sebab utama mengapa mereka tidak terdidik soal seksualitas.

Dalam kasus di Soppeng, kabarnya anak didik ini telah digauli beberapa kali oleh pelaku dan menyebabkan kehamilan sampai kelahiran anak dari hasil hubungan seksual tersebut. Anak dari anak difabel mental – intelektual ini tentu saja rentan—kabarnya meninggal dunia seiring kasus ini diproses secara hukum. Salah satu kerentanan itu terjadi karena anak-anak ini harus melewati proses peradilan yang panjang dan sewaktu-waktu bisa berakhir ‘damai’ atau pelaku diputuskan ‘tidak bersalah’ karena hakim memutuskan perkara sebagai “pergaulan suka-sama-suka”.

Apalagi dalam kasus difabel berhadapan dengan hukum sebenarnya masih banyak hal terkait proses peradilan, pidana maupun perdata itu bias “kenormalan”. Kepentingan difabel sebagai subjek hukum, masih jauh dari pemenuhan hak-haknya. Misalnya, sistem hukum kita belum mengenal sistem “dua umur” ini: usia mental dan usia kalender. Sebagai contoh, bagaimana jika seorang difabel mental intelektual ditanya ‘apakah ia suka perlakuan pelaku terhadap tubuhnya?’ Lalu korban yang usia mental kanak-kanak ini menjawab ‘suka’, padahal di sisi lain, dia tidak punya kemampuan memahami apalagi menganalisis—akibat pengetahuan yang amat terbatas—soal perilaku melecehkan seksualitas itu. Apakah proses peradilan ini keliru jika hakim menghentikan sidang karena menganggap keduanya suka sama suka melakukannya?

Memang amat disayangkan, di kota Makassar dan pada umumnya di 23 kabupate/kota lainnya di Sulawesi Selatan mayoritas difabel tidak memiliki akses pendidikan hukum sejak dini, baik karena pendidikan semacam itu dianggap tidak penting, tidak punya kurikulum, tidak tahu bagaimana mengajarkan, serta tidak punya keinginan baik untuk memulai pendidikan hukum ini. Bahkan yang lebih parah adalah tidak ada data tertulis yang bisa dirujuk untuk menguak praktik pelanggaran hukum kepada difabel. Pendeknya, untuk urusan kerentanan difabel dalam berhadapan dengan hukum, jumlah permasalahan yang harus diretas satu persatu itu masih teramat banyaknya. Dibutuhkan banyak orang yang mau bersama-sama membenahinya sedikit demi sedikit.

Contoh narasi kerentanan difabel berhadapan dengan hukum pernah pula menimpa seorang Tuli di Kota Makassar. Pada tahun 2013, Kepolisian bagian Narkoba Kota Makassar menangkap seorang pemakai Sabu-sabu. Setelah kasus dikembangkan ternyata pengguna mengarahkan ke pengedar, yakni ke seorang Tuli yang sebenarnya hanya bertugas sebagai pengantar atau kurir kue, roti dan donat ke sejumlah pelanggan. Kasat Narkoba kemudian menangkap sang kurir tersebut karena dalam barang yang ia antarkan ada sabu-sabu. Dalam perkembangan selanjutnya, rupanya, kurir ini dimanfaatkan oleh jaringan pengedar narkoba, 3,5 gram. Jadi dia terkena pasal pengedar. Sejumlah aktivis memperjuangkan agar teman Tuli yang tidak tahu menahu soal adanya ‘barang gelap’ dalam antarannya didakwa sebagai pengguna saja lalu di rehabilitasi. Namun, kabar terakhir [yang belum diverifikasi di pihak berwenang], kurir ini tetap diganjar hukuman sebagai pengedar. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya sebuah LBH Disabilitas di mana ada pihak khusus yang menangani pendidikan hukum bagi difabel, pendampingan difabel berhadapan dengan hukum apakah sebagai korban, terdakwa, pelaku, atau saksi dan sejumlah bentuk program pemberdayaan difabel khususnya difabel sebagai entitas keluarga, komunitas dan masyarakat yang lebih luas.

Beberapa pemaparan kasus pelanggaran hak difabel di atas menunjukkan sejumlah kerentanan berlapis yang dihadapi difabel. Untuk alasan kerentanan yang berlapis-lapis itulah, maka anak-anak yang mengalami kejahatan seksual dan hak belajar di sekolah maupun perguruan tinggi seperti di atas membutuhkan perlindungan dan pendampingan selama proses advokasi dan peradilan berlangsung. Jika lembaga-lembaga bantuan hukum baik yang dikelola oleh masyarakat sipil maupun pemerintah gagal memahami aspek disabilitas maka boleh jadi ia akan menemui kegagalan untuk membuktikan bahwa pelaku bersalah. Untuk itu, siapapun paralegal atau pengacara yang mendampingi difabel khususnya difabel sebagai korban harus pandai-pandai menjaga diri, situasi maupun kondisi pendampingan serta komunikasi dengan berbagai pihak agar ia benar-benar bisa menuju ke kemenangan dalam perkara sampai ada keputusan bersalah terhadap pelaku dengan hukuman yang setimpal.

Dari aspek regulasi, meskipun Undang-Undang No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengatur tentang keadilan dan perlindungan hukum terhadap difabel, akan tetapi masih sangat minim upaya untuk mendorong implementasi keadilan dan perlindungan hukum—setidaknya dalam instrumen peraturan pelaksana pada masing-masing sektor yang seharusnya terlibat. Untuk itu, perlu mendiskusikan lebih lanjut secara bersama-sama dan mengambil peran untuk mengatasi kerentanan difabel berhadapan dengan hukum ini. Dalam kajian PerDIK (2017), untuk saat ini, para pemerhati masalah difabilitas masih memerlukan baik tindakan advokasi kebijakan maupun pengorganisasian difabel demi menegakkan keadilan saat difabel berhadapan dengan hukum.

Dengan gambaran panjang lebar tersebut di atas, maka nyatalah bahwa persoalan ini bukan hanya urusan difabel dengan perangkat hukum negara, namun juga pihak-pihak lain baik kalangan profesional, akademisi, maupun organisasi-organisasi sosial lainnya. Untuk itu, Dialog Akhir Tahun 2017 ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran yang lebih kuat terhadap pentingnya memikirkan dan menegakkan keadilan bagi difabel dalam aspek penegakan hukum di Indonesia.

Adapun tujuan dialog ini adalah memberikan pemahaman bersama terkait isu difabel berhadapan dengan hukum dari berbagai institusi terkait: Difabel, Organisasi difabel, LBH, pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemerintah dengan SKPD terkait, maupun lembaga-lembaga negara baik setingkat kementrian maupun komisi-komisi nasional. kemudian, menyiapkan langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh bersama untuk memperbaiki kualitas layanan hukum bagi difabel dan membangun kerjasama antar pemangku kepentingan yang mengurusi difabel berhadapan dengan hukum yang berguna bagi pencapaian kualitas layanan hukum bagi difabel.

Pelaksanaan dialog ini pada Rabu, 20 Desember 2017 bertempat di Aula Pertemuan Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya, pukul 08.30 – 12.30 wita.

Pemantik Diskusi yang akan difasilitasi oleh Ishak Salim mencakup:

  1. Kapolda Sulawesi Selatan. Tema: Pelayanan Hukum Bagi Difabel: Peran Kepolisian membangun Layanan Akses dan Bermartabat bagi Difabel.
  1. Ketua HWDI Sulawesi Selatan. Tema: Bersama Paralegal Disabilitas mendorong Penegakan hukum atas penyandang disabilitas di Indonesia
  1. Ketua AJI Kota Makassar. Tema: Menelisik Pola Pemberitaan Difabel oleh Jurnalis Makassar
  1. Direktur LBH Makassar. Tema: Kasus-kasus Difabel: Pengalaman Pendampingan Kasus Difabel di Sulawesi Selatan.

**

Please follow and like us: