Catatan Ringan Seorang Relawan Penerjemah Bahasa Isyarat

Andi muhammad mardhatilla

DI SUATU SIANG, TEMAN-TEMAN TULI dari GERKATIN Makassar (Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia) beserta sejumlah volunteer UNDEAFEATED sedang saling berbagi pengetahuan seputar Bahasa Isyarat Indonesia dan kata-kata [isyarat] dalam Bahasa Indonesia. Berikut saya hendak berbagi obrolan tersebut melalui catatan ringan berikut ini.

Mungkin beberapa teman sudah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat dua bahasa Isyarat yang digunakan teman Tuli: SIBI dan BISINDO. SIBI adalah Sistem Isyarat Bahasa Indonesia, sementara BISINDO merupakan singkatan dari Bahasa Isyarat Indonesia. Mari kita tengok sepintas sejarah perjalanan kedua jenis bahasa isyarat ini.

SIBI disusun atas inisiatif sejumlah kepala SLB, seperti Anton Widyatmoko (sekitar 1980/90-an). Saat itu ia adalah Kepala Sekolah dari salah satu Sekolah Luar Biasa bagi Tuli di Jakarta. Bagi Tuli yang mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar LB hingga Menengah ke Atas LB menggunakan SIBI sebagai bahasa pengantar di sekolah (sebagaimana diwajibkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0161/U/1994, red). SIBI—sebagaimana dari namanya adalah sistem isyarat—atau SIBI merupakan Bahasa Indonesia lisan yang diubah menjadi sejumlah ‘gerak isyarat’. Dalam menggunakan sistem isyarat ini, sebagian Tuli kurang bahkan tidak mengerti dengan Tata Bahasa Indonesia lisan yang digunakan oleh ‘teman dengar’, misalnya pada konteks ketatabahasaan aturan penggunaan ‘imbuhan’—berupa awalan dan akhiran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Isyarat.

Contohnya, kata dasar “bangun” yang berimbuhan ‘pe’ (awalan) dan ‘an’ (akhiran) telah diterjemahkan menjadi 3 jenis isyarat, yakni isyarat bagi imbuhan ‘pe[m]’, lalu kemudian isyarat ‘bangun’, dan isyarat ‘an’. Dengan demikian, dalam mengisyaratkan satu kata ‘pembangunan’, maka akan ada tiga gerakan isyarat: pem-bangun-an. Sayangnya, sebagai sebuah bagian dari struktur kebahasaan, setiap kata yang seharusnya memiliki makna menjadi terlepas maknanya, sebagaimana isyarat ‘pembangunan’ itu yang tinggal menjadi sebuah isyarat pe[m], bangun, dan an. Isyarat ‘bangun’ dalam SIBI bisa saja memiliki makna bangkit dari kejatuhan, atau bangkit dari posisi berbaring, namun istilah itu akan menjadi tidak sama maknanya setelah menjadi kata ‘pembangunan’ (bahkan menjadi hilang penjelasan kontekstualnya). Disamping “kerumitan” itu, kata “bangun” masih bisa diimbuhi beberapa awalan dan akhiran yang masing-masing kata tersebut ketika diberi imbuhan berbeda akan menghasilkan arti yang berbeda, misalnya ‘membangunkan’, ‘membangun’,dan ‘terbangun’.

whatsapp-image-2017-07-12-at-15-46-09.jpeg

Beragam kesulitan penerapan SIBI di atas merupakan konsekuensi dari tidak sesuainya ‘identitas linguistik Tuli’—yang memiliki budaya berbahasa tersendiri. Apalagi dalam sejarah pembuatan SIBI sejak awal memang kurang atau bahkan tidak melibatkan kelompok Tuli. Kesulitan itu misalnya disebabkan oleh sejumlah besar Tuli—termasuk Hard of Hearing (HoH) memang tidak pernah mendengar Bahasa Indonesia secara lisan.

Sebenarnya, kelompok Tuli dalam aspek kesejarahannya sudah membuat sendiri sistem isyaratnya sebagai konsekuensi kebutuhan akan bahasa dalam menyambungkan komunikasi antara dua Tuli atau lebih. Sejak tahun 1960-an, sejumlah organisasi Tuli di daerah-daerah—seperti Serikat Kaum Tuli Bisu Indonesia (SEKATUBI Bandung), Persatuan Tuna Rungu Semarang (PTRS) , Perhimpunan Tuna Rungu Indonesia (PERTRI Jogyakarta), Perkumpulan Kaum Tuli Surabaya (PEKATUR Surabaya)—sudah menggunakan sejumlah isyarat lokal yang kemudian mereka sebut sebagai Bahasa Isyarat Indonesia atau BISINDO. Setelah saling mengenali organisasi masing-masing, mereka pun bersepakat mendirikan satu organisasi yang bisa mempersatukan mereka, yakni GERKATIN. Dalam keputusan Rapat kerja GERKATIN (1981[?]) diputuskan bahwa Gerkatin menjadikan ‘BISINDO sebagai wadah komunikasi horisontal bagi seluruh anggota demi perolehan dan pertukaran informasi maupun pengalaman antar sesama [teman] Tuli maupun antara Tuli dan ‘teman dengar’, sebagai sarana pendidikan mentalitas bagi seluruh anggota dan pengurus Tuli dalam berorganisasi, melakukan standardisasi BISINDO untuk pembuatan buku pengantar bahasa isyarat sebagai pedoman pelatihan penerjermahan bahasa isyarat bagi umum (teman dengar) yang berminat membantu Tuli berkomunikasi, serta menasionalkan kosa kata isyarat dari berbagai daerah se-Indonesia untuk menjadi satu sistem isyarat konseptual dalam pencetakan buku kamus besar BISINDO.

Pendeknya, Tuli berusaha untuk membuat bahasa Isyarat mereka dan sekaligus merepresentasikan identitas linguistik mereka, yaitu BISINDO. BISINDO dianggap lebih mudah untuk digunakan dikarenakan gerakannya mudah diingat dan dipahami oleh pengguna Tuli yang mengandalkan komunikasi secara visual.

Terkait mempelajari BISINDO, setelah beberapa kali bertemu dan belajar BISINDO bersama teman-teman Tuli di Makassar, kami masih sering bertanya tentang kata-kata bahasa Indonesia dalam BISINDO. Sebagian dari kata-kata tersebut dijelaskan oleh teman-teman Tuli dan sebagiannya juga masih belum memiliki bahasa Isyarat. Sebagai contoh, saya pernah bertanya kepada teman-teman Tuli Makassar tentang kata “hasil” dalam BISINDO dan ternyata teman-teman tuli belum mengetahui bahasa isyarat “hasil”. Sebagian teman-teman Tuli di Makassar juga sering bertanya tentang perbedaan kata “membangun” dan “membangunkan”. Sehingga kami menyimpulkan bahwa BISINDO adalah bahasa Isyarat yang masih berkembang di Makassar dan akan terus disempurnakan.

whatsapp-image-2017-07-12-at-15-45-20.jpeg

Tadi sore ditemani es teh manis bermerek dan ubi goreng hangat, teman-teman volunteer mengajarkan konteks penggunaan beberapa kata dasar bahasa Indonesia yang telah diberi imbuhan. Kami menyadari bahwa kami mengalami kesulitan dan hambatan komunikasi, sehinga kami harus membuat skenario dan ber-akting untuk menjelaskan konteks penggunaan kata yang telah diimbuhi awalan dan akhiran.

Misalnya untuk menjelaskan kata “ketinggalan” kami harus memberikan contoh situasi “ketinggalan buku pelajaran setelah belajar bersama” kemudian kami berakting sebagai orang yang lupa membawa buku sehabis belajar bersama. Lalu untuk menjelaskan kata “meninggalkan” kami harus berakting sebagai keluarga, di mana kakak tertua akan pergi ke Jakarta dan sang adik memohon untuk diikutkan ke Jakarta, tetapi kakak tertua tidak mau dan meninggalkan adiknya dirumah. Cukup sulit bukan?

Kami menganggap bahwa proses mengajar tadi sekaligus proses belajar bagi kami dalam memahami BISINDO, sehingga kami lebih muda dalam berinteraksi dengan teman-teman Tuli.

Berupaya memahami hak Tuli dalam kebijakan disabilitas di negeri ini

Beberapa minggu lalu, 18 Maret 2017, teman teman Tuli bekerja sama dengan dengan PEMKOT, Dinas Sosial dan US Embassy mengadakan seminar mengenai Hukum serta Hak Tuli yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 mengenai Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas. Selama seminar tersebut dijelaskan beberapa hal mengenai UU terkait hak-hak disabilitas misalnya hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan fasilitas publik,serta hak dalam pendidikan.

UU No. 8 Tahun 2016 sebenarnya merupakan bentuk reformasi hukum UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang secara substansi sudah tidak sesuai dengan UU No. 19 tahun 2011 tentang Konvensi Hak-hak Disabilitas. UU No. 4 Tahun 1997 memiliki kesan bahwa pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas didasarkan oleh amal (charity based). Oleh karena itu, UU No. 8 Tahun 2016 menjadi bentuk reformasi Undang-Undang lama. UU No. 8 Tahun 2016 memberikan kemajuan perlindungan baik itu dalam penjaminan hak-hak penyandang disabilitas serta pemberdayaan penyandang disabilitas.

Hal yang pertama dijelaskan dalam seminar bahwa Tuli dan penyandang disabilitas lainnya memiliki hak untuk bekerja baik dalam pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta. UU terkait penyandang disabilitas mewajibkan pemerintah, pemerintah daerah, BUMN maupun BUMD untuk mempekerjakan penyandang disabilitas paling tidak sedikitnya 2 % dari total karyawan sedangkan 1% untuk perusahaan swasta.

Setelah seminar usai saya kemudian mencari lebih lanjut tentang penjelasan UU tersebut. Sejauh ini belum ada sosialisasi terkait fasilitas apa yang perlu dipersiapkan oleh institusi tersebut demi pemenuhan hak teman teman penyandang disabilitas secara menyeluruh. Selain itu belum ada penjelasan mengenai insetif yang diterima bagi institusi/perusahaan yang mempekerjakan teman-teman penyandang disabilitas.

Selain itu, poin dari seminar tersebut yang perlu saya pertegas yaitu terkait hak-hak penyandang disabilitas atas pendidikan yang layak. Karena seminar tersebut berbicara tentang hak-hak tuli, maka yang saya akan jelaskan yaitu tentang kondisi yang dialami teman-teman Tuli yang saya pahami dari cerita yang mereka bagikan selama seminar. Banyak dari teman-teman Tuli meceritakan bahwa pendidikan yang dulu mereka dapatkan di SLB dianggap tidak setara dengan pendidikan yang didapatkan oleh teman teman dengar. Beberapa teman teman Tuli menceritakan bahwa kebanyakan dari mereka heran mengapa pelajaran yang mereka dapatkan tidak mengalami perubahan (baik dari kurikulum serta bahan ajar) mulai dari Sekolah Dasar hingga tingkat Sekolah Menengah. Hal ini berimplikasi terhadap kualitas sumber daya manusia teman-teman Tuli. Banyak dari mereka tidak mampu menyelesaikan soal-soal Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Nasional dikarenakan selain tidak adanya fasilitas penunjang bagi teman-teman Tuli melainkan juga karena ketidaktahuan mereka terhadap pelajaran-pelajaran yang diujikan dalam SBMPTN.

Syukur, Alhamdulillah dikarenakan adanya reformasi UU Penyandang Disabiltas memberikan harapan terhadap perbaikan kualitas pendidikan bagi penyandang disabilitas. Dalam UU No. 8 Tahun 2016 pasal 44 dijelaskan bahwa Universitas yang menyelenggarakan pendidikan keguruan wajib mengajarkan mata kuliah inklusif disabilitas dalam kurikulum. Undang-undang tersebut memberikan hal yang positif bagi dunia pendidikan Indonesia sebagaimana yang tertulis dalam UUD 1945 bahwa negara memiliki kewajiban dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Diharapkan nantinya bahwa UU tersebut mampu meningkatkan kualitas sumber daya teman-teman Tuli dan penyandang disabilitas lainnya.

WhatsApp Image 2017-07-12 at 15.45.01WhatsApp Image 2017-07-12 at 15.45.48

Selain itu, UU No. 8 Tahun 2016 pasal 44 sejalan dengan peraturan pemerintah yang memberikan kuota bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses terhadap pekerjaan. Mengapa demikian? Menurut saya, sebagaimana yang dijelaskan diatas, bahwa reformasi UU penyandang disabilitas dilakukan demi melakukan pemberdayaan terhadap teman-teman penyandang disabilitas. Hal ini juga berimplikasi terhadap terciptanya narasi untuk memberikan kesempatan kerja bukan hanya demi memberikan pekerjaan bagi teman-teman Tuli atau karena perasaan terhadap teman-teman Tuli (ataupun teman-teman penyandang disabilitas lainnya) yang berbeda, melainkan karena mereka mempunyai kualitas sumber daya manusia yang setara dengan teman-teman dengar.

Sebagai kesimpulan, Pertama, perlunya sosialisasi terkait insentif dan penjelasan teknis dalam menciptakan lapangan dan lingkungan kerja yang kondusif bagi penyandang disabilitas.

Kedua, Diharapkan UU No. 8 Tahun 2016 pasal 44 dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia teman-teman Tuli dan penyandang disabilitas lainnya sehingga mereka mempunyai kesempatan kerja layaknya seperti teman-teman dengar.

Bagi teman-teman yang punya ketertarikan terhadap isu-isu yang dihadapi teman-teman Tuli, teman-teman bisa follow Instagram @undeafeated. Melalui instagram tersebut kami akan membagikan beberapa hal-hal seputar Bahasa Isyarat Indonesia dan juga perkembangannya. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti kelas Bahasa Isyarat Indonesia dan berkomunikasi langsung dengan teman-teman Tuli, teman-teman Tuli juga membuka kelas yang dilaksanakan setiap dua minggu sekali yang diadakan di Pantai Losari[].

Penulis adalah salah satu pendiri UNDEAFEATED Makassar

Please follow and like us: