Difabel dan Stigma Kecacatan

Oleh Ishak Salim

BANYAK DI ANTARA KITA yang pernah mendengar kata ‘stigma’. Jika dikaitkan dengan isu disabilitas, maka kata stigma seringkali disematkan kepada difabel. Apa sebenarnya makna dari stigma? Untuk mengetahuinya, marilah kita membayangkan suatu kisah yang dihadapi oleh salah satu keluarga di suatu kampung, sebutlah di Sulawesi Selatan.

Chronic-Disease-Disability-and-Weight-Stigma-335x251

Di dalam sebuah keluarga kecil, seorang ibu baru memeriksakan mata anaknya di sebuah rumah sakit mata. Setelah pemeriksaan, dokter spesialis mata ini memberitahukan dengan sangat hati-hati kabar buruk mengenai mata anaknya. Sebuah virus berbahaya, cytomegalovirus (CMV) telah menyerang mata anak lelaki yang baru berusia 5 tahun ini. Kebutaan menjadi ancaman yang nyaris akan terjadi simpul dokter tadi.

Mendengar kabar menakutkan ini, membuat seluruh anggota keluarga merasakan kesedihan yang sangat. Anak mereka akan menjadi buta total. Sang ibu yang merasa bersalah karena terlambat memeriksakan anaknya ke dokter akibat kekurangan uang semakin bersedih. Ia membayangkan masa depan anaknya menjadi suram tanpa pekerjaan yang memadai untuk mewujudkan kesejahteraannya. Ia membayangkan anak lelakinya akan menjadi tukang pijat sebagaimana banyak orang buta berprofesi sebagai pemijat.

Kesedihan yang terekspresikan akibat kebutaan di atas dari cerita tersebut masih bisa dikatakan sesuatu yang wajar. Namun ketika kebutaan seseorang kemudian diasosiasikan dengan profesi sebagai tukang pijat, maka itu pertanda bahwa ‘virus’ stigma sedang bekerja dalam pikiran orang-orang, terutama kepada sang ibu.

Untuk sampai kepada kesimpulan adanya korelasi antara kebutaan seseorang dengan jenis pekerjaannya, misalnya anak buta dengan masa depan menjadi tukang pijat, terdapat proses interaksi sosial yang panjang. Dengan label sebagai ‘anak buta’, anak ini selanjutnya dapat mengalami tindakan stereotyping di mana orang-orang sekelilingnya akan membangun prasangka ia anak tidak mampu—misalnya karena ia tidak mampu membaca sebagaimana anak-anak pada umumnya. Dalam konteks di atas, kita lalu mengenal apa yang disebut sebagai labelisasi dan stereotifikasi. Buta, tuli, bisu, cacat, sakit, pengkor dll adalah label-label yang disematkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendefinisikan siapa diri orang itu.

equality

Labelisasi di satu sisi adalah sebentuk praktik kekuasaan dari sebuah relasi kuasa yang sedang berkontestasi dalam masyarakat. Ada orang yang gemar melabeli sesuatu sesuai dengan apa yang ia pahami tentangnya. Orang-orang ini bisa saja adalah peneliti, dokter atau professor. Bisa juga ia merupakan pejabat pemerintahan yang punya kuasa menyematkan label kepada pihak tertentu dan menentukan watak kebijakan publiknya. Selain disematkan, label bisa pula lahir dari diri sendiri untuk menjelaskan siapa diri kita sebenarnya. Kata ‘difabel’ atau frase ‘penyandang disabilitas’ misalnya adalah dua kata yang merupakan label yang diproduksi oleh orang-orang dengan beragam profesi di atas.

Label seringkali bersinggungan dengan prasangka (stereotip). Misalnya orang buta dan pekerjaan sebagai pemijat, pengguna kursi roda atau kruk dan profesi penjahit, kusta dan pengemis, penyandang cacat sebagai orang sakit, dll.

Di masyarakat kita, ada banyak ungkapan stereotipikal bagi orang-orang tertentu. Stereotipifikasi (stereotypification) adalah proses panjang dan kompleks yang melibatkan berbagai aspek dalam diri manusia. Apakah itu pemikiran, pengalaman, maupun keyakinan kepada ajaran tertentu. Terkadang, orang-orang tertentu hanya memercayai apa yang sudah menjadi praduga kebanyakan orang, semisal bahwa jika bertemu dengan orang buta dalam perjalanan, maka orang itu bisa menuai sial. Orang-orang membangun prasangka dengan mengaitkannya dengan kebutaan.

Dalam konteks lain, anak buta juga dapat mengalami pemisahan (the othering, separating) berdasarkan kondisi kebutaannya. Dalam hal ketersediaan layanan sosial dari pemerintah bagi masyarakat luas, di mana untuk pelayanan pendidikan, negara memisahkan antara siswa difabel dengan non-difabel—melalui pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB). Akibatnya, ‘anak yang buta’ tadi tidak lagi bisa bermain dan belajar dengan teman-teman masa kecilnya sebagaimana di saat mereka belum bersekolah—beberapa kawan buta saya bercerita bahwa masa kecil dengan kebutaan tak membatasi mereka bermain dengan teman-teman kecilnya. Bisa dikatakan, proses pemisahan (separating) secara kelembagaan mulai terjadi saat anak-anak memasuki usia sekolah. Anak-anak buta maupun anak-anak ‘awas’ mulai terbawa arus pemisahan yang diakibatkan oleh bekerjanya struktur sosial dalam ‘sistem pendidikan segregatif’ yang diterapkan oleh pemerintah atau lingkungan sosialnya.

Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Umum menjadikan anak-anak ini terpisah satu sama lain dan mereka mulai meyakini bahwa antara anak yang satu dengan anak yang lainnya memang memiliki perbedaan. Adanya perbedaan perlakuan oleh pihak sekolah terhadap anak-anak didik antara sekolah satu dengan sekolah lainnya turut membentuk karakter kedua kelompok ini. Dalam kebanyakan kasus, kualitas pendidikan ‘sekolah luar biasa’ tidak berkembang maju sepesat perkembangan sekolah umum/regular. Ukurannya bisa merentang mulai dari kualitas guru atau tenaga-tenaga pendidik kedua sekolah, sistem pembelajaran yang diterapkan, sampai kepada desain-desain infrastruktur sekolah terkait aksesibilitas dan ketersediaan akomodasi yang layak—di mana kualitas anak didik di Sekolah Luar Biasa pada umumnya di bawah standar ‘pendidikan yang baik’. Akibatnya, anak didik keluaran SLB di semua tingkatan akan kesulitan mengikuti ujian nasional untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Sudah banyak keluhan muncul terkait ketidakmampuan anak didik SMA-LB saat mengikuti Ujian Nasional untuk masuk ke Perguruan Tinggi Negeri. Buktinya, pada ujian SBMPTN 2017, hanya 226 pendaftar, 38 lulus ujian dan tak ada satupun difabel dari SMA-LB yang lulus masuk di perguruan tinggi negeri. Ironis!

bin-splash

Hal sama ketika anak-anak difabel akan memasuki dunia kerja yang memiliki standar professional tertentu. Apa yang terjadi kemudian adalah difabel saat memasuki usia produktif akan terlempar ke sektor-sektor informal yang dalam kondisi tertentu—semisal tidak ada dukungan memadai dari pemerintah atau pihak lain—menempati posisi paling bawah sebagai angkatan kerja. Jadi, anak buta dengan masa depan menjadi tukang pijat sebenarnya bukan konsekuensi dari kebutaannya melainkan dari kualitas pendidikan yang ia terima dan perlakuan dari orang-orang yang mengembangkan sistem pendidikan segregatif tersebut.

Selain desain sistem pendidikan yang memisahkan orang-orang buta dan difabel lainnya juga berlaku desain-desain yang berpotensi bahkan telah memisahkan dan bahkan sudah taraf mendiskriminasikan difabel. Ada banyak ruang dan tempat publik yang tidak dapat didatangi dengan mudah oleh difabel akibat desain sosial dan perilaku yang menidakmampukan (disabling) dan membedakan (discriminating) difabel. Contohnya, sistem transportasi publik yang tidak akses membuat difabel kesulitan keluar rumah (berpindah tempat). Jikapun difabel tertentu [karena adanya dukungan keluarga] bisa sampai di tempat publik, dia tetap memiliki kesulitan beraktivitas akibat ketiadaan standar aksesibilitas dalam tempat publik tersebut. Standar ini meliputi keleluasaan bergerak, ketersediaan informasi memadai, sampai kepada bentuk perlakuan yang menghargai identitas difabel—yang merujuk kepada nilai-nilai etika disabilitas. Beberapa contohnya meliputi ketersediaan guiding block, rampa, toilet akses, tempat parkir khusus, petunjuk maupun tanda-tanda tertentu, dan sebagainya. Tanpa ketersediaan seluruh elemen sebagaimana disebutkan di atas itulah yang kemudian menambah lapisan-lapisan diskriminasi bagi difabel yang kemudian berdampak pada menurunnya kualitas hidup mereka.

Jadi, keseluruhan proses di atas, meliputi pelabelan, stereotifikasi, pemisahan, dan diskriminasi adalah dimensi-dimensi yang membentuk stigma disabilitas yang membuat difabel berada dalam kerentanan hidup secara berkepanjangan. Hal ini merujuk kepada pandangan  Goffman (1963) yang mendefinisikan stigma sebagai sebuah atribut yang secara terus-menerus merusak pencitraan diri seseorang, termasuk terkait dengan tindakan atau sifat-sifat apa saja [dari orang lain] yang mempunyai pengaruh besar terhadap kepribadian seseorang yang membuatnya tidak mampu berperilaku sebagai mana seharusnya—sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat. Dengan demikian, stigma [dalam realitas difabilitas] merupakan hasil dari proses sosial yang berkelanjutan dalam masyarakat yang meliputi sejumlah tindakan berupa pelabelan (labeling), stereotip (stereotyping), memisahkan (separating), dan mendiskriminasi (discriminating) (Link Phelan dalam Scheid & Brown, 2010).

Dalam hal ini, jika anak buta tadi terus tumbuh dalam putaran produksi dan reproduksi stigma, maka ia [dan orang-orang di sekitarnya] lama kelamaan akan menerima stigma itu sebagai kebenaran. Mereka lalu larut dalam gerak pelanggengan stigma yang sudah mengalami pelembagaan (institutionalizing) itu dan dirinya akhirnya benar-benar akan menjadi tukang pijat. Proses penerimaan stigma ini oleh Taylor dkk disebut sebagai self esteem. Self esteem adalah sikap tentang diri dan berhubungan dengan keyakinan pribadi tentang keterampilan, kemampuan, hubungan sosial dan masa depan (Taylor, Peplau & Seers, 2009).

Jadi, jika gerakan difabilitas di Indonesia hendak menghapus stigma bagi difabel, maka destigmatisasi seharusnya juga menyasar kerja-kerja menghapuskan label ‘kecacatan’ atau sebagai orang sakit dan menghentikan laju labelisasi yang bernuansa negative. Kemudian melenyapkan prasangka-prasangka ketidakmampuan difabel atau kemiskinan difabel. Lalu melawan metode pemisahan anak didik dalam pendidikan maupun sektor-sektor mendasar warga negara lainnya seperti Balai Latihan Kerja (Panti). Terakhir, perjuangan menghapuskan stigma ini akan berujung kepada peruntuhan benteng-benteng diskriminasi yang selama ini sudah terbangun mapan: diskriminasi dalam pemenuhan hak asasi sebagai warga negara, dll.

Untuk melakukan destigmatisasi disabilitas, tak bisa hanya menunggu negara dan pihak-pihak lainnya yang suka melabeli dan melanggengkan label tersebut untuk bertindak. Difabel melalui mesin gerakan sosialnya harus mengorganisir difabel, mengembangkan sistem pendidikan kritis, dan mengubah kebijakan publik. Jadi, perjalanan masih panjang, terjal dan berliku menuju tatanan baru[].

Penulis adalah Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK)

 

 

Please follow and like us: