Setelah Empat Belas Tahun Melawan Praktik Politik Pencacatan

Sigab, yang memiliki kepanjangan Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel baru saja memperingati hari berdirinya. Kini usianya memasuki angka ke-14. Usia yang masih muda sebagai sebuah organisasi pergerakan. Kata ‘Sasana’ menarik perhatian saya. Entah mengapa kata ini mereka pakai. Saya belum menanyakan kepada para pendirinya. Jika merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Sasana memiliki dua arti. Pertama, sasana adalah ‘pelajaran’, ‘petunjuk’ atau ‘nasihat’. Kedua, sasana merupakan ‘tempat berlatih’ atau ‘gelanggang’.

sigab 17

Nah, dalam lebih satu dekade ini, bagaimana para penggiat Sigab menggerakkan organisasi ini jika merujuk kepada makna ‘sasana’ tadi. Pelajaran-pelajaran apa saja yang sudah mereka hasilkan dan sejauh mana pelajaran ini dapat memenuhi mandat organisasi mereka, yakni menghapus praktik diskriminasi difabel dan mewujudkan Indonesia Inklusi. Lalu, jika sasana adalah gelanggang, maka ‘pelatihan’ apa saja yang sudah diberikan oleh para pengorganisir difabel di Sigab dan siapa saja yang berlatih dan menjadi pelatih selama di sana serta metode pelatihan seperti apa yang dikembangkan di Sigab?

10 Tahun sebelum Sigab berdiri

Setya Adi Purwanta, seorang aktivis difabel netra asal Yogyakarta melangkah memasuki kantor OXFAM Jakarta pada tahun 1993. Ia baru saja tiba dari Kuala Lumpur mengikuti seminar tentang Teknologi Komputer bagi Tunanetra. Lembaganya yang bernama Dria Manunggal di Yogyakarta (berdiri 1991) menjadi tempat difabel netra belajar mengoperasikan komputer. Ia memperoleh beberapa pengetahuan baru soal aksesibilitas bagi difabel netra sebagai pengguna komputer. Direktur Oxfam-Inggris saat itu adalah Dr. Mansour Fakih. Mereka berbincang panjang lebar, khususnya soal kondisi ‘penyandang cacat’ (istilah saat itu) di Yogyakarta dan daerah-daerah lain di Indonesia pada umumnya. Setelah pertemuan perdana itu, mereka memiliki banyak pertemuan-pertemuan lanjutan, khususnya ketika kantor Oxfam pindah ke Yogyakarta dan Mansour mendirikan INSIST pada 1996.

Persahabatan Mansour dan Setya Adi saat itu semakin erat. Saat itu, pemerintah sedang menyiapkan regulasi baru terkait pemenuhan hak-hak penyandang cacat. Mereka pun bekerjasama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil di Jogja untuk menyiapkan pokok-pokok pikiran dan tentu saja RUU terkait penyandang cacat. Mereka lalu melakukan road show ke beberapa kampus di Yogyakarta. Saat itu, konsep alternative dalam memahami realitas kecacatan sudah diperkenalkan oleh Mansour. Ia memperkenalkan istilah baru yang disebut Difabel, pengganti istilah penyandang cacat. Pendeknya, baik Mansour maupun Setya Adi Purwanta menentang konsep kecacatan yang berangkat dari konsepsi ‘kenormalan’ manusia berbasis kesempurnaan tubuh dan mental seseorang. Dengan konsepsi itu, terbangun aliansi sejumlah ornop yang bersepakat menyusun naskah akademik dan draft regulasi tandingan, RUU Difabel.

Orang-orang pro dan kontra atas konsep baru itu. Orang-orang kampus, khususnya dari Fakultas Hukum mencibir istilah itu sebagai istilah yang tak layak menjadi istilah hukum. Pemerintahpun demikian, tak bisa menerima konsep baru yang diajukan itu. Selain istilah itu asing bagi telinga Indonesia, khususnya orang Jawa, gagasan di dalamnya dapat mengubah sejumlah pendekatan yang melekat di kepala birokrat dan akademisi terkait memperlakukan penyandang cacat: seperti pendekatan karitatif dengan menganggap penyandang kecacatan sebagai penderita dan orang tidak mampu. Singkatnya, konsepsi baru itu ditolak mentah-mentah dan Presiden Soeharto saat itu menandatangani UU Penyandang cacat pada tahun 1997 setelah mayoritas anggota parlemen menyetujuinya.

sigab-24.jpg

Apakah ‘kekalahan’ di arena legislatif lantas membuat konsepsi tanding ini dibuang? Tidak! Cara pandang atau sejumlah perspektif di balik istilah ‘difabel’ jauh lebih menarik dari pada nama baru itu. Banyak aktivis muda mengadopsi gagasan tersebut ke dalam organisasi mereka, apakah dalam pemberian nama organisasi dengan memasukkan kata ‘difabel’ atau memasukkan kerangka berpikir anti-kenormalan itu ke dalam visi dan misi organisasi.

Beruntung Mansour menulis dua artikel yang cukup penting bagi pembaca yang ingin mengetahui apa itu difabel dan gagasan apa yang ditawarkan untuk melawan praktik diskriminasi, subordinasi, pelabelan negatif dan stereotipikal, dan pemiskinan difabel. Kedua artikel itu adalah ‘Akses ruang yang adil: Meletakkan Dasar Keadilan Sosial Bagi Kaum Difabel’ (1999) dan ‘Panggil saja kami kaum difabel’ (2002). Lalu, salah satu organisasi yang mengadopsi nama dan gagasan yang terkandung di dalamnya adalah Sigab. Pada 5 Mei 2003, kurang lebih setahun sebelum Mansour Fakih meninggal di Yogyakarta pada Februari 2004 organisasi ini berdiri.

Anak-anak muda ini berduka. Mereka pernah mendiskusikan gagasan pendirian ini kepada Mansour Fakih dan memintanya untuk membantu mereka dalam memperjuangkan kepentingan difabel. Mansour berjanji akan menemani mereka jika Sigab berdiri. Tapi hal itu tidak kesampaian. 100 hari sejak kepergian Mansour, anak-anak muda ini mengajak sejumlah organisasi lain menggagas diskusi mengenang pemikiran Mansour dan hasil diskusi itu disusun sedemikian rupa dan terbit sebagai buku berjudul “Pokok-pokok Pikiran Dr. Mansour Fakih: Refleksi Kawan Seperjuangan.

sigab0

Penggagas berdirinya Sigab adalah Haris Munandar, Suharto (Difabel netra), Ananto Sulistyo, Wahyu Triwibowo (Tuli), Nur Widya dan M. Joni Yulianto (difabel netra, aktivis ITMI Yogyakarta (Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia). Saat itu, Joni baru saja lulus strata satu di Universitas Negeri Yogyakarta.

Sigab dan upaya memproduksi kader-kader aktivis difabel

Pada September 2013, Sigab mengundang puluhan aktivis difabel dari 4 daerah. Mereka berasal dari beragam organisasi, baik organisasi berbasis difabel maupun organisasi inklusif. Selama 5 atau 6 hari mereka bersama-sama belajar dan saling berbagi pengalaman terkait pengorganisasian difabel di daerahnya masing-masing.

Pertukaran pengetahuan tidak terhindarkan dari setiap partisipan dengan latar pengalaman dan pengetahuannya masing-masing. Para pemandu tak kalah serunya membagi ilmu baik dari bangku kampus maupun pergulatannya di tengah-tengah masyarakat. Mereka membedah konsep-konsep politik dan praktiknya, menguliti sejumlah teks-teks kebijakan terkait pemilu mulai dari konvensi internasional sampai peraturan KPU.

Usai pelatihan, mereka puas dan senang karena selain pengetahuan bertambah, relasi perkawanan sesama aktivis anti diskriminasi difabel juga bertambah. Tetapi usainya pelatihan bukanlah akhir dari pembelajaran ini. Mereka sudah menyusun sejumlah rencana tindak lanjut untuk mengawal keberlangsungan pemilu di daerahnya masing-masing. Rahman, Nurdayati dan dua kawannya akan kembali ke Makassar, sementara Luluk dan 3 rekannya kembali ke Situbondo. Kawan-kawannya yang lain kembali ke Kalimantan dan yang di Jogja menyebar ke kabupaten-kabupaten sekitar.

Di daerah, pergulatan yang sesungguhnya terjadi dengan sengit. Bekal pelatihan bernilai guna dalam membongkar sejumlah pemikiran dan kondisi lingkungan yang menidakmampukan difabel selama ini. Mulai dari desain kantor yang tidak akses bagi difabel sampai isi kepala orang-orang yang bersemayam stigma kepada difabel. Sasaran mereka adalah para pelanggar hak difabel yang melakukan dan melanggengkan ‘pencacatan’ difabel sampai kepada para difabel sendiri yang hingga saat itu [masih] belum menyadari hak-hak politiknya terlanggar di sepanjang usianya sebagai difabel.

Inilah momen pesta demokrasi di mana kontestasi pengetahuan difabel dan pengetahuan orang-orang yang mendiskreditkan difabel selama ini bertemu dan mendialogkan jalan keluar yang lebih adil. Mereka bisa saling menegasikan atau sebaliknya—bila mujur, bisa bekerjasama melakukan perubahan praktik-praktik politik yang menjunjung hak-hak difabel sebagai warga negara. Kontrak politik dengan calon anggota legislatif, pengawasan di hari pencoblosan, penyediaan alat bantu mencoblos di setiap TPS, kampanye publik dengan penterjemah bahasa isyarat bagi Tuli dan seterusnya merupakan proses kontestasi itu.

Serangkaian perlawanan yang dilakukan Sigab bukan lagi bertumpu kepada “kecacatan tubuh” sebagaimana diusung oleh para petarung sebelumnya yang berdiri sebagai organisasi penyandang cacat (DPOs). Saat itu sampai saat sekarang ini, Sigab sudah memiliki kerangka berpikir baru yang lebih segar dan lebih kontekstual dalam memahami fakta-fakta difabilitas dibandingkan yang pernah ditanamkan oleh Mansour. Dulu di awal berdirinya Sigab 2003-2004 pengaruh cara berpikir Mansour Fakih dan Setya Adi Purwanta memegang peranan penting. Mansour meminjam cara pandang kritis-nya Gramsci soal ‘hegemoni’ dan kritik atas perspektif ‘modernisme’ yang telah meminggirkan peran difabel akibat watak ketidakadilan yang melekat pada [neo]liberalisme-kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang dipakai pemerintah. Tapi dalam satu dekade terakhir, khususnya sepulang Joni dari belajar kajian difabilitas di Leeds University, Inggris pada 2007, Joni dkk sudah memperkuat perspektif gerakan perlawanan ini dengan perspektif difabilitas atau yang dikenal sebagai the social model of disability yang lebih mengena dalam membaca realitas difabel.

Kerangka pemikiran inilah yang kemudian membentuk karakter para petarung Sigab yang datang belakangan berlatih di Sasana pergerakan difabel ini. Dengan kerangka berpikir tersebut, kejernihan dalam membaca permasalahan difabel di setiap level dan sektor penghidupan menuntun pada ketepatan jalan keluar yang dirumuskan. Praktisnya, setelah akar-akar penyebab diskriminasi difabel terbaca, maka saat itulah didesain cara-cara bertarung seperti apa yang dibutuhkan, alat-alat apa yang digunakan, strategi macam apa yang diterapkan, kapan dan sampai kapan harus melawan, apakah membutuhkan kerjasama, berapa dana harus dibutuhkan dan seterusnya dan seterusnya yang bertujuan meraih kemenangan dengan menghilangkan semua akar-akar terjadinya diskriminasi difabel. Siapapun petarung itu, maka di dalam pikiran maupun hatinya harus tetap bersemayam spirit menuju kebaikan bersama, yang hingga saat ini mereka/kami definisikan sebagai tatanan inklusi.

sigab2

Lalu, apakah berhenti sampai disitu?

Belum. Para kader tadi masih harus berkumpul kembali dan mendiskusikan pembelajaran-pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman-pengalaman perlawanan tadi. Evaluasi atau refleksi atas pergerakan harus dilakukan dan hasilnya bisa menjadai bahan baku untuk pembelajaran kepada pihak lain dan tentu saja bahan baku menyusun langkah-langkah perlawanan selanjutnya.

Mengapa perlawanan masih harus dilanjutkan? Karena lingkungan sosial yang menidakmampukan difabel tak akan sirna begitu saja. Watak pencacatan ini sudah menyatu dalam tubuh banyak orang dan mengalami pelembagaan serta menjadi rezim kebenaran (the regime of truth) yang tak mudah ditaklukkan. Perlawanan sehari-hari tak boleh dihentikan dan gelanggang harus tetap terbuka untuk memberi ruang bagi pelatih maupun petarung untuk meningkatkan kemampuan.

Dalam sebuah gerakan sosial yang senantiasa berlangsung akibat relasi kekuasaan yang terus-menerus berkontestasi, maka siapapun tidak punya pilihan lain untuk berhenti melawan karena berhenti melawan berarti memilih menjadi kawan bagi orang-orang yang tak sadar dan terus mereproduksi lingkungan yang merentankan dan meminggirkan difabel. Untuk itulah mengapa pengetahuan perlawanan harus selalu meningkat, itu karena pengetahuan penindasan juga berkembang dan mengalami pelembagaan dengan caranya sendiri.

Sigab sudah melayani para petarung selama 14 tahun. Itu bukan waktu yang pendek bagi siapapun yang hingga kini masih bertahan menjaga Sasana, walaupun di sisi lain belum cukup lama untuk sebuah perlawanan yang baru memetik kemenangan-kemenangan kecil yang berharga. Sigab sudah melakukan banyak pelatihan dan ratusan kader sudah lahir dan berada di daerahnya mengambil arena pertarungannya masing-masing. Dari beragam kader itu, ada yang menjadi aktivis politik, menjadi paralegal, jurnalis, intelektual kampus, atlet berprestasi, peneliti, penulis, kader-kader desa, aktivis ornop baik lokal, nasional bahkan internasional dan lain-lain. Dengan kader-kader yang terus bertumbuh dan berdaya seperti itu, bisa dibayangkan berapa banyak perubahan mereka bisa capai hingga saat ini.

sigab1

Sasaran perlawanan Sigab

Dalam menelusuri perjalanan Sigab lebih dari satu dekade ini, setidaknya ada 4 sasaran besar yang menjadi target perlawanan Sigab untuk di atasi, yakni [1] kuasa dominasi pengetahuan medik, [2] praktik pelabelan kecacatan, [3] infrastruktur penidakmampuan, dan [4] beragam praktik eksklusi sosial.

Kita bisa mengurai dari setiap sasaran itu soal apa saja yang harus dilakukan untuk mereduksi atau bahkan menghilangkannya dari kehidupan keseharian kita, baik pada skala makro (pengetahuan dan kebijakan) maupun mikro (diri difabel dan keluarganya). Pada sasaran pertama, Sigab telah mempersiapkan kerangka analisis dalam memahami difabilitas sebagaimana dipaparkan di atas.  Untuk memahami misalnya apa itu pendekatan model sosial difabilitas (social model of disability) dan sejumlah pendekatan lainnya semisal human rights, Sigab menjalankan program diskusi rutin membahas kajian-kajian difabilitas, menulis artikel ilmiah maupun popular, meneliti soal difabilitas secara bersama-sama dengan aktor lain dan Sigab memberi dukungan kepada siapa saja untuk belajar dan meneliti.

Pada sasaran kedua yakni ‘Melawan Praktik Pelabelan Kecacatan’, Sigab membongkar kekeliruan pemahaman-pemahaman yang berkontribusi pada praktik merentankan difabel. Adapun hal-hal yang sudah dan masih sedang dilakukan adalah diskusi dengan sesama aktivis difabel namun dengan tema-tema umum dari berbagai organisasi, melakukan konsultasi atau tukar pendapat/pengalaman spesifik, pelatihan berjenjang bagi aktivis difabel, Talkshow di sejumlah media massa bahkan memproduksi sendiri informasi dan beritanya melalui www.solider.or.id, melakukan pengorganisasian difabel, dan diskusi setara (peer-discussions) antar difabel, khususnya difabel baru agar bisa menerima identitas barunya sebagai difabel yang bermartabat.

sigab 8

Sasaran ketiga yaitu ‘Melawan infrastruktur penidakmampuan’, Sigab mendorong upaya desain atau redesain sarana-sarana fisik untuk publik yang tidak akses dan menidakmampuan difabel. Sigab menggelar diskusi dan dialog dengan aparat pelayanan publik terkait aneka model desain universal bagi difabel. Sigab juga tidak segan-segan memeriksa langsung bagaimana bentuk atau model fasilitas layanan publik. Jika fasilitas tersebut tidak akses, maka Sigab menawarkan desain alternatif melalui kerjasama dengan lembagai desainer terkait. Sudah banyak contoh dari pencapaian ini, mulai dari kampus, kantor daerah dan desa, puskesmas, sampai masjid.

sigab 30

Terakhir, sasaran perlawanan Sigab adalah ‘Melawan praktik eksklusi sosial’. Sigab mendampingi difabel secara langsung atau tidak langsung dalam menuntut keadilan, advokasi pendidikan, kesehatan, transportasi publik dan tentu saja advokasi difabel berhadapan hukum menjadi aktivitas rutin kader-kader Sigab.

Dengan begitu luasnya arena perlawanan tersebut melalui gambaran 4 sasaran perlawanan di atas, maka ‘ruang berlatih’ sudah seharusnya selalu terbuka bagi siapapun untuk terus menerus datang dan belajar. Untuk itulah, Sigab yang hingga saat ini masih setia memproduksi pemikiran, petarung, dan beragam resep jalan keluar yang bisa dipakai oleh pemerintah pusat, daerah maupun sektor swasta, masih harus terus membuka pintu Sasana selebar-lebarnya.

Nah, apakah Anda bersedia menjadi petarung yang melawan politik pencacatan mengikuti jejak-jejak para petarung kemanusiaan?

Datanglah Ke Sigab!

Sendangtirto, Hari Kebangkitan Nasional 2017

Penulis adalah Peneliti SIGAB dan saat ini sebagai Ketua PerDIK (Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan).

isangkilang@gmail.com

Please follow and like us: