Memikirkan Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas

KNDKomisi Nasional Disabilitas atau KND adalah amanat UU Penyandang Disabilitas No. 8 Tahun 2016. Bagaimanapun Lembaga ini harus terbentuk untuk mendukung percepatan pemenuhan Hak-hak Difabel, demikian argumentasi ahli hukum. Hanya saja, hingga saat ini, sebagai sebuah institusi yang kelak berdiri dia belum memiliki gagasan-gagasan soal struktur dan norma-norma seperti apa yang akan menopangnya. Untuk itu, seluruh pihak yang berkepentingan mengenai isu difabilitas atau kemanusiaan pada umumnya harus duduk bersama mendiskusikannya.

Jika KND adalah lembaga strategis dalam struktur kenegaraan, salah satu yang berkepentingan untuk “mengontrolnya” adalah Departemen Sosial. Departemen yang pernah dibubarkan oleh Presiden abdurrahman Wahid pada tahun 1999 ini sudah sejak lama mendominasi cara pandang dan kepengaturannya terhadap isu difabilitas.

Baik buruknya cara kementerian ini dalam mengurusi urusan difabilitas sudah kita ketahui. Cara pandangnya yang mengadopsi Perspektif Medik sudah membawa banyak konsekuensi kurang bagus bagi difabel. Bagi Depsos, akar persoalan difabel ditumpukan kepada aspek individu sehingga sehingga “keterbatasan” fisik dan mental seseorang menjadi alasan ketidakberdayaannya dan untuk itu menjadi dasar bagi Depsos menyusun program-program bantuan sosial yang wujud-wujud fisiknya bisa kita saksikan dengan mudah: Panti Rehabilitasi sampai organisasi-organisasi kemasyarakatam berbasis kategori “disfungsi tubuh, intelektual, dan mental” berdiri dan memperpanjang praktik atau politik pemisahan dan pemilahan orang berdasarkan kondisi tubuhnya.

Jejak akibat cara berpikir itu sudah sangat panjang. Awalnya memang dipakai oleh pemerintah kolonial dan para misionaris, tetapi pemerintah pascakemerdekaan mengadopsinya dan menjaga cara pandang itu agar menjadi satu-satunya cara pandang resmi negara. Padahal, jika ingin mengubah sedikit saja posisi cara pandang kita, maka kita bisa menunjuk apa saja di luar diri difabel sebagai sebab yang telah berkontribusi menidakmampukan difabel. Mulai dari cara berpikir, model bangunan, norma sosial, tata krama, teks-teks kebijakan dan lembar-lembar akademik kampus, penafsiran ayat-ayat kitab suci, desain teknologi dll adalah sumber-sumber penghambat difabel untuk berpartisipasi di semua ranah penghidupan secara bermartabat.

Cara pandang seperti itu sudah menjalar ke mana-mana melaui sekolah, televisi, rumah-rumah ibadah, kampus-kampus, perusahaan, koran majalah cetak maupun online, akun-akun fesbuk dll. Siapapun, bahkan sejak ia lahir langsung mendapatkan warisan pemikiran yang menganggap difabel adalah pusat masalah bagi dirinya sendiri. Hanya keluarga tertentu yang memiliki pemikiran berbeda atau mendapat hidayah ‘pengetahuan pembebasan’ yang tidak pernah risau dengan kondisi tubuhnya.

Jadi, cara pandang individualistik ini sudah menyatu dan nyaris sulit diubah. Maka keinginan medirikan satu Komisi Nasional untuk menangani isu Disabilitas adalah buah dari cara pandang dominan tadi. Itu hanyalah pelanggengan politik segregasi dalam wujud Komisi Nasional.

Tetapi, jika menurut sementara orang yang merasa paham cara kerja hukum, maka pembentukan KND ini adalah keharusan karena amanah Undang-Undang. Ya silakan saja perjuangkan struktur kelembagaannya dengan mengacu kepada teks kebijakannya.

Tetapi persoalannya bukan hanya pada lembaga itu hadir atau tidak di Republik ini. Persoalan sesungguhnya ada di ruang-ruang publik di mana saat ini difabel masih terus menerus berupaya mendekonstruksi cara pandang medik yang terlalu overdosis di kepala orang-orang: di rumah atau di luar rumah. Mereka yakin bahwa tanpa proses penyadaran melalui pengorganisasian pengetahuan, perlakuan dan pemberdayaan semua warga negara agar lebih adil dalam memaknai keberagaman maka diskriminasi atas difabel tidak akan habis-habisnya bahkan sampai kiamat sekalipun.

Jadi, KND, kalaupun dia berdiri, maka dia pada akhirnya sekadar menjadi produk turunan dari cara pandang lama yang sudah berurat akar. Tetapi, jika KND–yang boleh jadi menjadi incaran kementerian sosial tadi itu–memang harus berdiri, maka sudah sepatutnya norma-norma yang mengaturnya harus berisi pikiran-pikiran yang benar, bukan dominasi medik tetapi menggunakan cara pandang yang lebih bermartabat bagi difabel sebagai warga negara merdeka. KND harus jadi alat saja bagi organ gerakan difabel untuk melakukan perlawanan atas diskriminasi, demedikalisasi, dekolonisasi disabilitas, destigtamitasi dan seterusnya. Dengan begitu, kita tidak sedang menambah pabrik ekslusi baru di Republik yang menjunjung tinggi inklusivitas ini.

 

Makassar, 23 Mei 2017

Atas Nama Pengurus Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK)

Ishak Salim

Please follow and like us: