Bahrul Fuad, Aktivis Gerakan Sosial yang Memperjuangkan Hak-Hak Difabel.

Salam, Cak Fu atau Bahrul Fuad dan FX Rudi Gunawan, Dua kawan seperjuangan kita dalam upaya memenuhi hak-hak difabel di seluruh Indonesia, terpilih sebagai kandidat Anggota/komisioner Komnas HAM Republik Indonesia.

Saya tidak begitu mengenali Bung Rudi Gunawan selain melalui sejumlah tulisannya di Majalah Diffa yang ia pimpin. Tetapi, saya mengenal Cak Fu dan pernah berinteraksi dalam sejumlah kegiatan terkait isu HAM dan spesifik hak difabel. Saya dan Cak Fu juga sama-sama pernah belajar di negeri Holland walau kampus yang berbeda.

Saya ingin bilang, ia adalah satu-satunya aktivis difabel yang lolos mewakili difabel dan tentu saja paling memahami banyak aspek terkait dengan difabel maupun isu-isu difabilitas lainnya. Ia telah menapaki pengembaraan intelektual yang panjang. Ia telah berbincang dengan banyak orang terkait beragam isu kemanusiaan, khususnya soal pandangan abelisme yang telah menempatkan mayoritas difabel dalam stigma dan keterpinggiran tiada tara. Ia bahkan melewati masa yang panjang hidup dalam masyarakat yang kebanyakan anggota masyarakat atau komunitasnya masih memandang difabel sebagai kaum sakit, tidak mampu dan objek amal.

Dalam salah satu diskusi di Yogyakarta yang mempertemukan banyak elemen Organisasi Gerakan Difabel di seluruh Indonesia, Cak Fu menyampaikan kritik terhadap beberapa pasal dari UU Penyandang Disabilitas. Ia menyatakan bahwa sebagai difabel, kita harus tahu sejarah lahirnya UU Penyandang Disabilitas ini dan konteks yang melatarinya. Menurutnya, persoalan teman-teman difabel yang utama adalah soal stigma, perlakuan eksklusivisme, dan komitmen rendah dari negara atau pemerintah dalam memenuhi hak-hak difabel. Di UU ini ada soal Konsesi, Kartu Tanda Disabilitas, dan Komisi Nasional Disabilitas. Baginya, ketiga hal itu justru akan semakin menguatkan anggapan dan praktik stigmatisasi disabilitas sebagaimana selama ini sudah terjadi.

Ia melontarkan pemikirannya soal apakah telah atau akan ada kontribusi negara ketika konsesi itu dibebankan kepada berbagai perusahaan baik lokal maupun internasional. Lalu, apakah mekanisme pelaksanaannya sudah disiapkan? Ia memisalkan, Cak Fu masuk ke gerai minimarket berjejaring, begitu penjaganya melihat dirinya, nah akan dikira ‘Cak Fu’ yang difabel ini lagi ‘kepengen’ diskon. Wah itu susah! Begitu pula terkait Kartu Tanda Disabilitas yang hanya akan memperpanjang pelabelan disabilitas. Bahkan nanti bukan hanya di ranah sosial label itu ada, tetapi bahkan sudah di ranah legal-formal sekalipun sudah eksis. Padahal, ada kelompok masyarakat lain mau melepaskan label itu, eh undang-undang baru ini malah ingin melanggengkan pelabelan disabilitas yang kita anggap negatif itu.

Kata Cakfu,  spirit gerakan difabel kita adalah menghapus stigma di masyarakat. Ada dua macam stigma, stigma sosial dan stigma diri sendiri. Ini persoalan yang harus kita buka dan perlu didiskusikan. Praktik stigma erat kaitannya dengan pengetahuan yang benar dari masyarakat. Jelas UU tidak bisa mengatasi soal stigma walau sudah ada aturannya. Stigma hanya bisa dihapus melalui pendidikan dan pengorganisasian melalui kerja-kerja kolaboratif.

Ia juga mengkritik keberadaan Komisi Nasional Disabilitas. Menurutnya, Indonesia sudah punya Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak, nah kalau buat lagi Komnas Disabilitas, kapan komnas-komnas yang sudah ada ini belajar perspektif disabilitas? Nanti kalau ada pelanggaran hak difabel, akan saling lempar tanggung jawab karena tidak paham perspektif disabilitas!

Saya pikir, karena cara pandang itulah kemudian Cak Fu mengajukan diri sebagai kandidat Komisioner HAM dan semoga ia bisa melewati fase seleksi ini, diterima dan kemudian bekerja dengan baik.

Bagi saya, Cak Fu adalah salah satu pemimpin dalam gerakan difabel di antara sejumlah komandan lapangan yang juga berjuang untuk mengangkat harkat dan martabat difabel di seluruh pelosok Indonesia. Kita semua, orang-orang yang menyandang hak-hak sebagai manusia membutuhkan orang-orang seperti Cak-Fu menduduki posisi sebagai komisioner HAM, bukan karena dia teman, tetapi karena ia punya kapasitas keilmuan, pengalaman yang panjang, dan jaringan aliansi yang luas di dalam maupun luar negeri. Untuk itu, ia punya kemampuan memilih keputusan yang tepat terkait bagaimana agar Hak-hak Asasi yang sudah melekat di dalam diri ini dapat dipenuhi kebermaknaannya oleh negara.

Selain serius memperjuangkan isu-isu difabilitas, Cak Fu itu punya selera humor. Suatu hari, saat sama-sama hendak shalat Jumat di Masjid Raya Medan, saya berjalan dengannya. Saat hendak memasuki Masjid, seseorang memasukkan selembar uang ke kantong kemeja Cak Fu. Awalnya mungkin ia hendak marah atau protes, tetapi ia malah tersenyum ke orang itu. Sepulangnya dari masjid ia menceritakannya kembali dengan nuansa humor dan kami (saat itu ada pertemuan alumni dan pelatihan menulis dan pengelolaan majalah Social Justice) tertawa-tawa dibuatnya. Bisa saja ia menceritakannya dengan nuansa kemarahan karena sikap menyumbang seperti yang dilakukan orang tadi adalah akibat dari cara berpikirnya yang menganggap difabel sebagai objek amal bagi orang lain menuju surga. Tapi dia tidak melakukan protes saat itu di tengah keramaian orang hendak beribadah. Menurutku, ia punya peluang lain untuk menggoyang atau mendekonstruksi cara berpikir itu. Boleh jadi juga ia menganggap pemberian itu sebagai bonus atau bahkan ia teruskan kepada yang lebih berhak.

Demikian, Mari dukung Cak Fu menjadi anggota Komisoner Komnas HAM RI 2017 – 2022!

Salam, Ishak Salim (Ketua PerDIK)

https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2017/5/6/323/pengumuman-seleksi-tahap-ii-calon-anggota-komnas-ham-2017-2022.html

salah satu tulisan Cak Fu yang pernah dimuat Harian Kompas saat pembahasan RUU Penyandang Disabilitas.

http://doa-bagirajatega.blogspot.co.id/2015/09/legalisasi-stigma-bahrul-fuad.html

salah satu tulisan dari wartawan senior Harian Kompas, Maria Hartiningsih

http://sutarko.blogspot.co.id/2013/04/cak-fu-menerjang-keterbatasan.html

 

Please follow and like us: