Siapa Peduli Pemilih Difabel?

BANYAK ORANG TIDAK TAHU apa itu difabel dan bagaimana mereka menikmati hak-hak serta memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. Salah satunya adalah hak politik difabel.

DIFABEL MEMILIKI HAK POLITIK DAN NEGARA WAJIB MEMPERLAKUKAN

Bagi mereka yang mengikuti perkembangan Pemilihan Presiden Mei 2004, tentu ingat bagaimana KPU kemudian menggagalkan KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai calon Presiden karena alasan sakit atau tidak ‘sehat jasmani dan rohani’. Diktum ini, ada dalam regulasi, dan menjadi alat negara mendiskriminasikan warga difabel dalam berpartisipasi di bidang politik.

Diktum sederhana ini memang cukup ampuh menjegal hak politik seseorang untuk dipilih atau memilih dalam pemilihan umum sebagai pemimpin atau pejabat  politik.

Memang, setelah adanya sejumlah desakan oleh aktivis Gerakan Difabel Indonesia dari berbagai negeri, diktum ini dalam politik, khususnya dalam konteks pemilu mulai ditinggalkan. Tetapi ketentuan seseorang harus ‘sehat jasmani dan rohani’ masih kuat mengakar di sektor-sektor lain. Sektor transportasi publik misalnya. Di Bandara, warga difabel kerap memeroleh perlakuan diskriminatif ketika harus menandatangani surat keterangan sedang sakit (inform consent) jika sedang check-in. Tidak peduli jika difabel (misalnya menggunakan kursi roda) tersebut menyatakan diri tidak sedang sakit.

Mengapa difabel harus dipandang sebagai insan yang sakit? Salah satu penyebabnya adalah masih kuatnya rezim medik bersemayam di kepala dan pikiran banyak orang? Mengapa rezim medik begitu kuatnya mencengkeram alam kognisi warga negara? Itu karena rezim ini sudah sekian puluh atau ratus tahun menjadikan ‘kesehatan’ sebagai arus utama (mainstream) pengetahuan dengan basis-basis institusi penopangnya yang sudah semakin mapan dan dengan ahli-ahli yang semakin banyak dan menguasai sektor-sektor publik.

Dalam Perkembangan Politik Kewargaan (citizenship), warga difabel mengalami banyak ketertinggalan dibandingkan warga negara lainnya. Isu-isu partisipasi politik difabel merupakan isu kesekian yang dapat mereka penuhi setelah aspek-aspek lainnya terpenuhi. Dua diantara yang harus diatasi terlebih dulu adalah soal ‘penerimaan diri sebagai difabel’ dan ‘kemampuan memenuhi alat bantu mobilitas dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kedua hal ini bisa kita sebut sebagai ‘ranah politik privat’ sementara ‘ranah politik publik’ merupakan ranah difabel untuk berpartisipasi.

Pada ranah privat, misalnya dari aspek penerimaan diri sebagai difabel, seorang difabel, apakah dia menjadi difabel sejak lahir atau di fase-fase tertentu dalam kehidupannya (anak-anak, remaja, dewasa, tua) akan melewati masa pergolakan bathin dan pikiran antara menerima kenyataan diri sebagai difabel dan menganggap hal itu bukan hal negatif atau menerima itu sebagai kenyataan pahit dan disesali sepanjang hidup. Adapun cara difabel ‘menerima’ dirinya itu sangat bergantung kepada bagaimana input atau asupan pengetahuan dan aksi pengalaman sehari-hari yang dijalaninya di lingkungan terdekatnya, yakni keluarga dan komunitas. Semakin baik dan positif anggota keluarga terhadap kondisi difabilitas itu, maka semakin baik pula penerimaan difabel atas dirinya.

Apa yang dimaksud hal ‘baik dan positif’ itu? Yaitu suatu sikap yang menganggap difabilitas bukan aspek medik dalam arti sebuah ke-sakit-an, sedang sakit atau menderita. Bukan pula aspek lain serupa kutukan atau dosa [orag tua] masa lalu. Artinya, di tingkat keluarga, difabel telah melakukan proses ‘demedikalisasi’ secara benar atau mengurangi cara pandang medik yang mainstream menuju cara pandang sosial yang inklusif. Di saat seperti inilah, maka proses pemberdayaan difabel dapat menemukan momentumnya.

Dalam keadaan penerimaan diri yang positif itulah, maka ia akan siap dengan persoalan sehari-harinya sebagai seorang anggota keluarga maupun anggota komunitasnya. Ia akan berupaya mengambil peran dalam aktivitas rumah tangga, semisal belajar/membaca masalah politik, mencuci, menyeterika, membersihkan halaman rumah, memasak, menjaga adik, memperbaiki lampu, dan seterusnya.

Tentunya, dalam menopang aktivitas itu, seorang difabel dengan beragam kategori kemampuannya tentu akan membutuhkan sejumlah alat bantu yang bisa memudahkannya untuk beraktivitas. Misalnya kacamata, tongkat putih dan HP atau laptop bersuara bagi difabel netra, alat bantu pendengaran dan bahasa isyarat bagi Tuli, kursi roda, kaki palsu, atau kruk bagi difabel kinetik, dan diskusi rutin secara online dan seterusnya. Pada aspek pemenuhan alat bantu inilah, maka kapasitas difabel bisa meningkat karena dapat mengakses beragam informasi yang keluar dari berbagai media informasi, apakah cetak, audio, maupun visual dan audio-visual.

Setalah terpenuhinya kedua prasyarat ini: penerimaan diri dan pemenuhan alat-alat bantu, maka difabel akan siap berpartisipasi politik di ranah publik. Misalnya, ketika ia adalah siswa yang menggunakan kursi roda untuk memudahkan mobilitasnya, maka di sekolah ia harus bisa seleluasa pengguna dua kaki untuk bergerak dari satu ruang ke ruang lainnya. Sekolah harus akses bagi difabel kinetik, bagi difabel netra dan Tuli dan seterusnya. Inilah yang disebut ketersediaan ‘akomodasi yang memadai’ (reasonable accommodations) bagi difabel.

Jika apsek ‘Akomodasi Layak’ ini tidak terpenuhi, maka difabel akan mengalami diskriminasi yang berlapis-lapis. Pertama ia mengalami diskriminasi fisik di mana desain-desain fisik lingkungannya tidak memungkinkannya bergerak bebas. Kedua, dia akan mengalami diskriminasi sosial ketika kondisi lingkungan tersebut ternyata mendisabelkan atau menidakmampukannya untuk melakukan sesuatu, sehingga akan memperkokoh stigma lama bahwa difabel adalah orang sakit, tidak mampu, dan objek rasa kasihan.

Begitulah yang dihadapi pemilih difabel dalam perhelatan politk, yakni pemilu. Beberapa hambatan-hambatan beraktivitas maupun berpartisipasi itu harus diatasi oleh difabel dan pihak-pihak terkait.

Pemilu bukan Cuma mencoblos

Banyak salah kaprah terjadi, bahkan di tingkat komisioner sendiri terkait peran difabel dalam keseluruhan proses pemilu. Seolah-olah difabel hanya butuh aksesibilitas ke bilik suara atau paling banter ikut acara sosialisasi pemilu bagi pemilih.

Pemilu punya banyak tahapan dan setiap tahapan ada desain aktivitas yang dirancang oleh komisioner maupun staf KPU/D. Serangkaian aktivitas itu adalah interaksi antara semua elemen yang akan meramaikan pesta demokrasi ini. Mereka adalah pelaksana, peserta dengan beragam institusinya, relawan, dan tentu saja pemilih. Difabel, sebagai warga negara atau subjek politik yang bermartabat, harus memiliki akses ke seluruh macam aktivitas itu, mulai dari pendaftaran, pendataan, sosialisasi, kampanye, pencoblosan, penghitungan sampai kepada pengambilan sumpah dan evaluasi pemilu.

Hak politik difabel dalam pemilu, bukan hanya dipenuhi pada saat pencoblosan saja. Jauh sebelum dan sesudah pencoblosan, perlakuan setara difabel dalam ‘berpolitik’ tetap harus diutamakan.

Ketersediaan Data pemilih difabel, Penting!

Salah satu hal krusial guna mencermati partisipasi politik difabel adalah pada data pemilih difabel dan respon-respon atau opini mereka dalam politik. Saat ini belum ada ‘data politik’ yang cukup memuaskan bagi difabel soal mereka. Ada banyak institusi negara semisal BPS, sejumlah departemen/Dinas, sejumlah Non-Government Organizations yang melakukan pendataan. Tetapi data itu selalu saja jauh dari memadai. Salah satu faktor yang berkontribusi kepada buruknya kualitas data adalah karena pendataan difabel tidak benar-benar dilakukan secara sungguh-sungguh. Mari kita cermati data pemilih difabel.

Elemen penting dari KPUD yang melakukan pendataan adalah PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang dibantu oleh PPDP (Panitia Pemutakhiran Data Pemilih). PPS melalui PPDP akan memperoleh data penduduk dari Dinas Dukcapil (berbasis e-KTP) di mana di dalamnya tidak ada kategorisasi disabilitas seseorang. Data ini kemudian diolah lalu menjadi DPS atau Daftar Pemilih Sementara. Apakah sudah ada data pemilih difabel? bisa jadi ada, jika komisioner KPUD sebelumnya memuatnya. Ada juga data difabel dari berbagai institusi negara, tetapi persoalannya, apakah KPUD pernah meminta data semacam itu ke lembaga negara terkait? Apakah dokumen berbasis by name by address bisa dengan mudah diakses? Silakan KPUD menjawab.

Jadi sampai kepada munculnya DPS boleh jadi tetap tidak akan muncul data pemilih difabel. sekali lagi, kalaupun muncul, maka tidak akan signifikan bukan hanya dari aspek jumlah tapi juga dari kategorisasi yang dipakai oleh KPU yang tidak detail.

Format lama masih menggenerilisir kategori difabel hanya pada aspek tuna daksa, netra, rungu dan grahita serta ganda. Padahal dengan aturan baru mengacu kepada UU Penyandang Disabilitas No. 8 tahun 2016 ada 22 kategori. Selain itu, seharusnya ada informasi tambahan yang perlu dimasukkan dalam pendataan ini, yaitu soal jenis alat bantu yang sudah sedang dipakai atau tidak dimiliki difabel tapi dia butuhkan ketika akan mencoblos misalnya, atau mendatangi kampanye publik dst. Dengan adanya informasi jenis alat bantu yang menjadi bagian dari diri difabel, maka desain apapun dalam setiap aktivitas pemilukada akan dapat diketahui dan dapat dipenuhi.

Informasi spesifik ini penting karena akan menunjukkan seberapa jauh komisioner KPUD bisa mengupayakan terselenggaranya Pemilu Akses bagi seluruh kategori pemilih, khususnya difabel. Untuk itu, mesin KPUD haruslah bekerja maksimal, khususnya dari PPS dan PPDP. KPUD harus segera menyiapkan Standar Operasional Pendataan/Pemutakhiran data pemilih difabel dan formulir pemutakhiran data pemilih difabel serta memasukkan perspektif difabilitas bagi petugas-petugas tersebut agar bisa lebih serius dan bertanggung jawab dalam menyiapkan data pemilih difabel yang berkualitas.

Jika Data pemilih Difabel ini tersedia, maka menurut kami di PerDIK, kita akan mampu melakukan lompatan besar dalam kerja-kerja pengorganisasian difabel di bidang politik agar proses pemberdayaan politik difabel bisa terbangun dan difabel menjadi subjek politik yang bermartabat dan mandiri![]

Makassar, 3 Mei 2017

Penulis Ishak Salim, Ketua PerDIK

Please follow and like us: