DIFABEL Harus Belajar di Sekolah Umum, Titik!

Seorang kawan, aktivis atau paralegal difabel, Purwanti alias mbak Ipung pernah berujar, “Difabel seharusnya belajar di sekolah umum agar pertumbuhan mentalnya berkembang baik. Tetapi, jika negara masih terus mengijinkan berdirinya Sekolah Luar Biasa, maka pamor sekolah umum di mata orang tua dari anak difabel akan selalu dikalahkan oleh SLB dan mereka akan lebih memilih menyekolahkan anaknya di SLB. Begitupun negara yang terus mengucurkan dana bantuan ke SLB dan bukan ke sekolah umum akan membuat perkembangan sekolah umum menjadi sekolah inklusi menjadi terhambat!”

Sudah banyak kritik dilontarkan oleh aktivis difabel dan keluarga difabel terkait SLB. Salah satu misalnya, SLB—termasuk dalam hal ini Panti rehabilitasi dan sejenisnya—melanggengkan praktik ekslusi difabel dalam pendidikan—dan dunia kerja. Anak difabel yang sekolah di SLB akan mengalami hambatan dalam bersosialisasi dengan keberagaman warga negara dan sebaliknya warga negara pada umumnya terhambat untuk memahami lebih jauh difabel dengan segala keberagamannya. Ketiadaan interaksi intesif ini menimbulkan ketidaktahuan atau kesalahpahaman berkepanjangan dari banyak orang mulai di tingkat rumah tangga sampai di kantor kepresidenan sehingga difabel mengalami hambatan demi hambatan dalam menjalani hidupnya.

WhatsApp Image 2017-03-29 at 17.50.31

Diskusi yang digelar oleh mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Unhas—bekerjasama dengan Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK) merupakan upaya meretas persoalan-persoalan itu. Semakin difabel masuk ke dalam ruang-ruang publik seperti kampus, taman dan lain-lain, semakin terbuka peluang saling belajar antar sesama dan bisa terbangun saling memahami dan bekerjasama dalam berbuat hal-hal positif untuk kemanusiaan.

Diskusi ini berlangsung di Taman Sospol UNHAS. Pesertanya adalah mahasiswa dan sejumlah pengurus lembaga kemahasiswaan di Unhas. Untuk tujuang saling berbagi buat mahasiswa dan warganet lainnya, maka kami menyempatkan diri untuk berbagi sejumlah catatan dalam diskusi ini.

Berikut catatan dari Nur Syarif Ramadhan:

Diskusi dimulai sekitar pukul 15:15 WITA, dengan dipandu oleh seorang mahasiswa unhas. Hadir dalam diskusi tersebut, adalah mahasiswa yang termasuk dalam HMJ sospol unhas, serta beberapa mahasiswa yang berasal dari jurusan lain. Hadir pula seorang wartawan Harian Rakyat Sulsel. Sedangkan PerDIK diwakili oleh Abd. Rahman (direktur) dan Nur Syarif Ramadhan (Aktivis PerDIK).

Diskusi diawali dengan pemaparan dari Abd Rahman.

Rahman banyak bercerita tentang awal mulai penggunaan istilah difabel dipakai, sebab musabab digantinya istilah ‘penyandang cacat’ menjadi ‘difabel’. Tak lupa ia mengkritisi istilah yang masih banyak dipakai orang seperti ‘penderita cacat’ dan ‘penderita difabel’. Rahman menjelaskan bahwa istilah penderita cacat mulai dikenal sejak zaman soekarno, yang kemudian lebih akrap di telinga masyarakat, hingga kemudian masyarakat lebih sering menggunakannya.

Selanjutnya, ia menjelaskan awal munculnya istilah difabel, kenapa kemudian istilah penderita cacat harus diganti dengan istilah yang lebih terhormat: disabilitas/difabel.

Rahman juga menjelaskan berbagai regulasi yang menjamin pemenuhan hak dasar bagi difabel khususnya dalam hal pendidikan, lahirnnya undang-undang nomor 4/1997 tentang Penyandang Cacat, sejarah sehingga indonesia ikut menandatangani UN-CRPD (Konvensi Hak-hak Difabel – PBB), hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, Perda Propinsi Sul-Sel Nomor 5/2016, serta Perda Kota Makassar No. 6/2013.

Rahman menutup pemaparannya dengan mengkritisi berbagai perlakuan dari masyarakat terhadap difabel, seperti: difabel masih dianggap jembatan menuju surga, orang yang harus dikasihani, karena dianggap masih kurang mampu dalam beraktifitas sehari-hari dan beragam stigma lainnya. Tak lupa ia juga menambahkan penjelasannya dengan mengkritisi beberapa kampus di Kota Makassar yang masih kurang ramah bagi difabel.

Selanjutnya moderator mempersilahkan Syarif untuk menyampaikan materinya.

Syarif mengawali dengan menjelaskan apa itu difabel, klasifikasi difabel menurut perspektif pendidikan dan olahraga. Dalam pendidikan (khususnya pendidikan luar biasa), klasifikasi difabel digolongkan ke dalam beberapa macam, yang sering dijumpai dalam SLB. misalnya pada SLB kita sering menjumpai guru dengan spesialis A, khusus menangani difabel netra, guru spesialis B khusus menangani difabel Rungu/tuli, guru spesialis C khusus menangani Difabel Grahita, dan guru spesialis D khusus menangani difabel daksa.

Sedangkan dalam dunia olahraga, klasifikasi difabel lebih beragam lagi. Misalnya untuk difabel netra sendiri dibagi kedalam tiga ketegori, yakni difabel netra total sering disebut TF11, difabel Netra lowvision yang jarak pandangnya kurang dari 5 m sering disebut TF 12, dan difabel netra yang jarak pandangnya lebih dari 5 m sering disebut TF 13. Hal yang sama juga berlaku pada difabel komunikasi (Tuli), mental-intelektual (grahita), dan kinetik (daksa). Ada klasifikasi berbeda yang berlaku dalam dunia olahraga yang berbeda dengan klasifikasi yang digunakan pada Pendidikan Luar Biasa.

Selanjutnya syarif menjelaskan bagaimana pendidikan yang diperoleh difabel. Pada awalnya, difabel diarahkan untuk bersekolah di SLB,  yang disesuaikan dengan derajat Ke-difabilitas-nya. SLB-SLB yang lahir di kota-kota besar maupun di kabupaten, menerima semua difabel yang ingin menempuh pendidikan. Mereka baru melakukan pengklasifikasian, ketika difabel tersebut sudah berada di lingkungan SLB. Maka kemudian kita menemukan di SLB ada satu ruangan, yang dikususkan untuk satu jenis difabel.

Syarif mencontohkan ketika bersekolah di SDLB Negeri Somba Opu. Selama enam tahun bersekolah di SLB tersebut, syarif tidak pernah berpindah-pindah ruangan, hanya kelasnya yang tiap tahun bertambah. Saat syarif bersekolah di SLB tersebut, ada kurang lebih 4 orang difabel netra lain yang juga belajar di ruangan itu, tetapi guru yang mengajar mereka dan kelas mereka berbeda. Belakangan mulai bermunculan SLB-SLB yang mengkhususkan pada satu jenis disabilitas.

Banyaknya kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam sistem SLB selanjutnya memunculkan ide baru yang kemudian disebut dengan pendidikan inklusif. Akan tetapi, jauh sebelum,  pemerintah mengeluarkan regulasi tentang pendidikan inklusif, beberapa difabel, khususnya di Kota Makassar, telah mencoba untuk tidak melanjutkan pendidikannya di sekolah SLB. Pada dekade 1990-an, beberapa difabel netra mencoba melanjutkan pendidikannya di sekolah umum, meskipun baru pada sekolah sWasta. Memasukki 2000-an, difabel netra telah ada yang berhasil melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri, yakni SMA Negeri 6 Makassar, yang kemudian menyusul SMA Negeri 16 dan SMK Negeri 7 Makassar. Pada 2014, SMA Negeri 1 Makassar pun mulai bersedia menerima siswa difabel.

Selanjutnya syarif menjelaskan sejarah pendidikan inklusif, apa itu pendidikan inklusif, berbagai macam regulasi yang mengatur tentang pendidikan inklusif, faktor-faktor yang menghambat terlaksananya pendidikan inklusif di setiap tingkatan pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar, hingga ke Perguruan Tinggi. Ia juga menceritakan beberapa kasus penolakan yang pernah dialami difabel ketika ingin melanjutkan pendidikannya di sekolah reguler maupun di perguruan tinggi.

Usai tanya jawab sesi pertama, hujan pun turun, membuat diskusi harus dihentikan.

Tetapi, sebelum diskusi bubar, kedua narasumber memberikan rekomendasi kepada panitia diskusi, agar diskusi seperti ini senantiasa dibudayakan. Syukur-syukur jika mereka bisa melakukan advokasi terkhusus kepada pimpinan Universitas Hasannuddin, agar kedepannya mereka bisa menciptakan lingkungan yang ramah bagi difabel, baik itu aksesibilitas fisik maupun aksesibilitas dalam pembelajaran. Narasumber menyampaikan, bahwa saat ini PerDIK juga sedang mendorong salah satu universitas di Makassar yakni UTS untuk bekerjasama mendirikan Pusat Studi Difabilitas dan Layanan Aksesibilitas di kampus.

Demikian, terima kasih telah membaca, mohon disebarkan dan salam inklusi[].

 

Please follow and like us: