RESUME DISKUSI AJI KOTA MAKASSAR – PERDIK SULSEL: Dari Soal Peristilahan Difabel – Disabilitas sampai Cita-cita Membangun Masyarakat Inklusi

DISKUSI BERTEMAKAN “Difabel dalam Bingkai Media Massa” di Rumah Independen dipenuhi peminat dari berbagai kalangan. Seluruh kursi seluruhnya terisi. Beberapa peserta bahkan memilih duduk di jok-jok motor yang diparkir di halaman waroeng kopi yang dikelola oleh Aliansi Jurnalis Independen Kota Makassar.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Haji Ibrahim Saleh, mantan kepala dinas Sosial kota Makassar, kini sekretaris Kota Makassar hadir sebagai salah satu pembicara. Kedatangannya tepat waktu pada pukul 14.00 membuat diskusi ini dilaksankan tepat waktu.

Diskusi dibuka oleh seorang dari AJI Kota Makassar dengan memperkenalkan diri para panelis dan menyilakan Ketua Aji Kota Makassar, Agam Qodri Sofyan memberikan kata sambutan sebagai tuan rumah.

Agam menyatakan bahwa diskusi ini merupakan kelanjutan dari diskusi-diskusi yang digelar AJI sebagai wujud keberpihakan terhadap isu-isu kelompok marjinal, seperti perempuan, anak dan isu disabilitas. Agam juga menyatakan bahwa persiapan menuju diskusi sore ini merupakan hasil dari beberapa diskusi dan pertemuan kecil—khususnya dengan pengurus PERDIK SulSel terkait masih kurangnya ruang yang diperuntukkan bagi difabel dalam pemberitaannya. Dalam sambutannya, Agam sebagai ketua Aji Kota Makassar mengajak berbagai pihak untuk berjuang bersama-sama mengangkat harkat dan martabat difabel di Indonesia. Setelah itu, Kata sambutan juga disampaikan oleh Abd. Rahman selaku Direktur PERDIK Sulsel.

Moderator Diskusi ini dipandu oleh Arul Ramadhan, anggota AJI Kota Makassar dan jurnalis dari Makassar Terkini. Dalam sudut pandang media, tidak dapat dipungkiri saat ini ruang pemberitaan yang disediakan oleh media massa masih minim. Salah satu aspek yang penting yang jadi titik persoalan difabel adalah soal aksesibilitas. Bagaimana membuka ruang ini agar lebih terbuka bagi difabel diharapkan menjadi topik pembicaraan hari ini.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Seyogianya, hadir 5 narasumber pada siang ini, namun seorang narasumber dari Gerkatin sedang dalam perjalanan menuju lokasi diskusi. Lainnya tidak memberi konfirmasi ketidakhadirannya.

Pemaparan Narasumber

Haji Ibrahim Saleh, SE. MM. Sebagai birokrat senior yang lama berkecimpung dalam dunia disabilitas Kota Makassar, memaparkan sisi-sisi kemanusiaan dalam memandang disabilitas. Pengalamannya berinteraksi dengan sejumlah aktivis difabel di Kota Makassar menunjukkan bahwa difabel itu lebih senang jika ia dihargai martabatnya daripada menganggapnya sebagai orang yang harus selalu mau dibantu. Pendekatan Charity dalam pembangunan kota, khususnya kepada difabel tidak boleh digunakan. Perlakuan terhadap difabel harus dilakukan secara setara.

Dalam konteks pemerintah kota Makassar, keberpihakan terhadap kebutuhan difabel masih minim. Hal ini dapat dilihat dari segi pembiayaan dalam APBD kota dan partisipasi difabel dalam pembangunan. Sekretaris Kota Makassar memberikan contoh, bahwa Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya di mana terdapat sekitar 200-300 difabel itu anggarannya dibiayai oleh Departemen Sosial, atau APBN. Pertanyaannya, di mana peran Pemerintah Provinsi dan Kota Makassar?

Saat ini, walikota Makassar sudah memiliki keberpihakan namun perlu dikawal oleh semua elemen aktivis difabel guna memastikan kebijakan-kebijakan keberpihakan kepada difabel dikawal dan dimonitoring. Jika terjadi penyimpangan, jangan segan-segan untuk mengkritiknya.

Abd Rahman, S.Pd. Sebagai direktur PERDIK, lembaga yang konsern pada isu-isu disabilitas di Sulawesi Selatan memulai dengan memberikan perjalanan kebijakan terkait disabilitas di Indonesia. Mulai dari gambaran singkat di awal kemerdekaan sampai lahirnya UU No. 8 tahun 2016. Penggambaran ini menyinggung juga soal perjalanan peristilahan terkait disabilitas, mulai dari pengidap kecacatan, penderita cacat, penyandang cacat sampai kepada penyandang disabilitas. Termasuk salah satu istilah di mana PERDIK juga menggunakannya adalah Difabel. Bagi Rahman, difabel merujuk kepada perbedaan kemampuan dan bukan pada ketidakmampuan sebagaimana dalam istilah disabilitas.

Perbedaan peristilahan ini berimplikasi kepada cara media menggunakannya. Pilihan penggunaan ragam kata disabilitas, apakah penyandang cacat, penyandang disabilitas atau difabel menunjukkan cara pandang seseorang. Dalam konteks media dan disabilitas, pemuatan berita masih bias permasalahan difabel namun tidak ada pendalaman. Misalnya, soal perkosaan anak perempuan bisu di pasar Terong yang memperoleh peliputan luas, namun setelah itu tidak ada lagi pemberitaan mengenai kelanjutan nasib anak yang mengalami pelecehan seksual. Dengan minimnya peliputan ini warga tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai proses dan bagaimana difabel keluar dari masalahnya.

Sesi Diskusi

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sebagai pengelola RRI Kota Makassar dan penyiar senior, Ibu Meisye sudah sejak lama menyuarakan isu disabilitas. Menurutnya, ia senang dengan pertemuan ini, khususnya dengan semakin meluasnya dukungan terhadap perjuangan difabel di Indonesia. Ia berharap perjuangan mengangkat harkat dan martabat difabel harus lebih keras dan meluas.

Ostaf Al-Mustafa (Senior Korpala – Unhas), sedikit mempermasalahkan peristilahan baik penyandang disabilitas maupun difabel. menurut Ostaf kedua istilah ini masih mengandung diskriminasi. Ia menawarkan istilah lain yang menurutnya lebih tepat yakni Equality and Ability yang disingkatnya sebagai Enable.

Masitha, Yasmib. Disabilitas sebagai isu yang seksi perlu diangkat oleh media. Rendahnya pemuatan difabel dalam media massa karena isu ini tidak dianggap seksi. Padahal ada banyak persoalan yang dihadapi difabel dan perlu diwartakan ke publik. Mengenai istilah, ia dan kawan-kawan di Yasmib menghargai kedua istilah ini karena memiliki sejarahnya masing-masing. Menggunakan istilah Penyandang Disabilitas karena hal ini memang sesuai dengan regulasi, namun juga menggunakan istilah difabel karena dipakai secara luas oleh aktivis difabel.  Untuk pelibatan difabel dalam perencanaan anggaran porsi difabel masih minim. Ke depan harus diperjuangkan lagi agar lebih banyak difabel masuk ke ruang penting dalam pembahasan kebijakan di pemerintahan. Terakhir, Mashita menyampaikan bahwa temuan Yasmib di lapangan terkait difabel adalah tingkat penerimaan diri baik difabel itu sendiri terkait disabilitasnya maupun di rumah maupun lingkungan sosialnya. Masih banyak difabel yang belum bisa menerima dirinya menjadi difabel.

Rahman (Perdik), ia berterima kasih kepada RRI yang sudah sejak lama melibatkan Rahman dalam sejumlah siaran di RRI. Peran RRI untuk memperjuangkan sangat diapresiasi oleh Rahman. Bagi Rahman, penggunaan istilah menunjukkan paradigma berpikirnya. Hal ini bisa disandingkan dengan istilah kusta yang sudah digambarkan sebagai penyakit kutukan sehingga melahirkan stigma panjang. Jika stigma ini terus melekat maka tingkat penerimaan orang terhadap difabel eks-kusta tidak akan pernah hilang jika tidak disosialisasikan.

Untuk memperjuangkan aksesibilitas gedung publik seperti perhotelan, maka hal ini sebaiknya dilakukan sebelum pengembang membangunnya. Harus ada negosiasi terkait aksesibilitas gedungnya dan jika pengembang itu tidak mengindahkan maka harus diprotes dan dilaporkan ke pemerintah.

Pasal 98 – 102 dalam UU Penyandang Disabilitas sudah mengatur soal aksesibilitas gedung. Jadi harus ada ketegasan dari pemerintah kota untuk melaksanakan kewajiban tersebut.

Ishak (Perdik), turut mengangkat soal peristilahan. Ia menjelaskan panjang lebar soal asal usul peristilahan dan bagaimana kita mengambil sikap atas perbedaan peristilahan ini. Dua istilah ini baik disabilitas maupun difabel adalah dua istilah yang berasal dari bahasa Inggris. Pun demikian sejumlah istilah yang lebih spesifik semisal Tuna Netra dan Tuna Rungu yang menurutnya berasal dari bahasa sansekerta. Mengapa kita tidak memakai bahasa Indonesia, Buta dan Tuli?

Istilah difabel adalah istilah tanding atas istilah penderita cacat dan penyandang cacat. Peristilahan ini merupakan bangunan pengetahuan yang diproduksi oleh negara. Sementara dari ranah gerakan muncul juga pengetahuan tanding, yakni konsep alternatif yang lebih bermartabat: difabel! Karena punya sejarahnya masing-masing, marilah kita membangun titik temu bukan pada peristilahan tetapi kepada fakta-fakta persoalan yang dihadapi difabel dan memperjuangan penegakan hak-hak difabel.

Ada banyak istilah terkait disabilitas, bahkan terjadi juga disejumlah negara. Istilah difabel saat ini bukan lagi isitlah yang merujuk kepada orang yang memiliki disfungsi tubuh tetapi ini adalah identitas gerakan. Siapapun yang membela isu disabilitas maka dia adalah difabel atau aktivis difabel. Jadi, istilah ini sudah lebih 20 tahun dan maknanya berkembang sesuai eranya.

Terkait dengan kerjasama Perdik dan AJI ke depan membangun model jurnalisme solusi. Jurnalisme solusi adalah di mana pewarta fokus kepada “solusi’ dan bukan sekadar fakta-fakata “masalah disabilitas”. Semoga gagasan ini bisa berjalan.

Ratna (LBH Makassar), perlu ada sistem pendataan disabilitas yang bagus. Termasuk data soal tingkat kerentanan orang menjadi difabel. misalnya, betapa mudahnya warga kota menjadi difabel dari jalanan, baik oleh pengendara ugal-ugalan maupun penjambretan. Selanjutnya penting mengangkat soal difabel berhadapan dengan hukum, yakni soal difabel dianggap ‘tidak cakap hukum’. Kita perlu melakukan uji kelayakan atas kebijakan pemerintah kota untuk memastikan apakah sudah ada upaya menuju aksesibilitas atau tidak. Ibu Ratna juga menghimbau agar difabel tidak usah khawatir kepada pemaksaan menandatangani inform consent jika hendak naik pesawat, karena itu akan batal dari segi hukum. Tidak ada kontrak yang dibuat oleh hanya salah satu pihak saja.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kandacong (Pertuni SulSel), saya masih lebih suka menggunakan istilah penyandang disabilitas. Betul bahwa kita tidak perlu terkungkung kepada mana istilah yang paling benar tetapi saya kira kita perlu menyamakan persepsi soal dibalik kedua istilah ini. Tetapi mari tetap mengedepankan soal substansi persoalan disabilitas yang kita hadapi untuk segera menyelesaikannya. Untuk pemerintah kota janganlah terlalu fokus kepada sekadar prestise tetapi tingkatkanlah prestasi membangun kota dunia yang akses bagi semua warga.

Alwi Fawzi (Trans TV), Bagaimana komitmen pemerintah kota dalam mempekerjakan penyandang disabilitas. Alwi memaparkan bahwa sudah ada regulasi mengenai ketentuan minimal 2% pegawai difabel di setiap kantor pemerintahan dan minimal 1 persen di perusahaan swasta. Alwi berpandangan seharusnya pemerintah kota harus serius dalam memenuhi kewajiban ini.

Haeruddin (i-News), Menurutnya, peristilahan disabilitas amat penting bagi orang media. Harus ada kejelasan terkait mana istilah yang paling benar dan terhormat untuk digunakan dalam setiap pemberitaan. Undink, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa subjektivitas seorang wartawan dapat dilihat dari pilihan kata yang dipilih dalam berita-beritanya. Jadi tetap istilah ini penting dibicarakan. Secara sekilas, Undink juga menyinggung bagaimana Al-Quran menggambarkan difabel. Perlu memperoleh porsi pembahasan bagaimana Islam memandang aspek-aspek disabilitas dalam kehidupan sehari-hari.

Penyiar radio, selamat buat rahman. Difabel bukan istilah yang seksi dan kita perlu membuatnya lebih sering memuat isu ini dalam pemberitaan. Saya percaya, di tangan para jurnalis, isu difabel bisa jadi isu yang seksi.

DISKUSI YANG MENARIK ini tidak mengambil kesimpulan apa-apa. Tapi, banyak hal menjadi lebih terang dan dapat dilakukan bersama-sama. Banyak orang dari beragam lembaga telah bekerja untuk mengangkat harkat dan martabat warga difabel. Kerja-kerja kolaboratif tidak dapat tinggalkan. Jika ada perbedaan yang tidak prinsipil di tengah persamaan-persamaan substantif, maka tinggalkan perbedaan itu dan majulah dengan keyakinan bahwa persoalan demi persoalan yang dihadapi difabel (atau Penyandang Disabilitas) dapat diselesaikan[].

Please follow and like us: