Kerentanan DIFABEL berhadapan dengan Hukum & Upaya Pendampingan TIM ADVOKASI HUKUM

difabel-berhadapan-dengan-hukum

Oleh Ishak Salim (Ketua PERDIK)

TAK SAMPAI DUA BULAN terakhir ada dua kabar buruk diberitakan oleh Media Massa terkait difabel. Pertama adalah upaya pelecehan seksual kepada difabel komunikasi (bisu-tuli) oleh seorang pria separuh baya di Pasar Terong, Makassar dan pemerkosaan oleh seorang kepala SLB di Kab. Soppeng terhadap siswinya difabel mental-intelektual.

Kejadian ini merupakan peristiwa memilukan. Difabel sebagai warga negara yang memiliki sejumlah kerentanan menjadi korban kekerasan dari orang-orang yang memanfaatkan kelemahan difabel.

Sebenarnya, kerentanan difabel itu berlapis-lapis adanya. Misalnya, kedua korban di atas adalah termasuk kategori anak-anak atau setidaknya sedang beranjak remaja. Dalam konteks dia difabel mental – intelektual, usianya memiliki dua-tiga kategori: usia mental, usia kalender (bahkan usia biologis). Usia mental seorang difabel mental – intelektual tak lebih dari 9 atau 10 tahun. Jika usia kalendernya adalah 17 tahun, maka secara bilogis, fungsi-fungsi tubuhnya sudah siap bereproduksi. Tetapi, dalam konteks kehidupan sehari-harinya, seorang anak difabel mental – intelektual belum tentu memiliki pemahaman yang memadai terkait tubuhnya.

Anak ini misalnya tidak memiliki kesiapan sebagai seorang gadis yang tumbuh memasuki usia remaja yang sanggup dengan mudah menerima pelajaran terkait seksualitasnya. Kebanyakan anak-anak ini tidak memahami sama sekali bagaimana memperlakukan tubuhnya sesuai standar norma sosial-susila sebagaimana pada gadis-gadis pada umumnya. Hal ini bisa karena tidak ada upaya mengajari mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Artinya baik orang tua maupun guru gagal dalam memahami karakter dan pola belajar anak ini.

Misalnya saja, jika hasrat biologisnya datang atau meluap-luap, maka dia akan mengekspresikannya secara bebas tanpa mengindahkan norma atau ketentuan sosial yang dihadapi. Dia tidak mengetahui bagaimana menahan hasrat itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sosial. Hak atas pendidikan seksual terhambat untuk mereka akses. Apalagi, baik di rumah ataupun di sekolahnya belum tentu ada pendidikan khusus untuk itu. Ketidaktahuan orang tua dan ketidakpahaman guru adalah dua sebab utama mengapa mereka tidak terdidik soal seksualitas.

Dalam kondisi seperti itu, ada kisah terkait beberapa orang tua yang “menitipkan” anak difabelnya ke sekolah, dalam hal ini SLB, yang menyadari bahwa naluri seks anak difabel mental – intelektual-nya itu bisa saja muncul disetiap waktu dan dengan mudah dimanfaatkan oleh orang berniat jahat dan untuk itu orang-orang tua ini yang dengan tega atau terpaksa memakaikan kontrasepsi kepada anaknya. Itu untuk menghindari kehamilan di luar nikah!

Dalam kasus di Soppeng, kabarnya anak ini telah digauli beberapa kali oleh pelaku dan menyebabkan kehamilan sampai kelahiran anak dari hasil hubungan seksual tersebut. Anak dari anak difabel mental – intelektual ini sudah berusia menjelang satu bulan. Kondisi pascaperkosaan tersebut tentu akan menambah kerentanan anak ini. Salah satu kerentanan itu jika ia harus melewati proses peradilan yang sewaktu-waktu bisa berakhir damai atau pelaku diputuskan tidak bersalah karena hakim memutuskan perkara sebagai “pergaulan suka-sama-suka”.

Bagaimana tidak demikian, proses peradilan kita masih memungkinkan tindakan kejahatan atau pelanggaran HAM berakhir tanpa hukuman bagi pelaku. Tentu dengan berbagai alasan, mulai dari adanya proses menyuap atau menyogok dari pihak pelaku ke pihak-pihak tertentu, atau menghilangkan barang bukti dan seterusnya.

Apalagi dalam kasus difabel berhadapan dengan hukum sebenarnya masih banyak hal terkait proses peradilan, pidana maupun perdata itu bias “kenormalan”. Kepentingan difabel sebagai subjek hukum, masih jauh dari pemenuhan hak-haknya. Misalnya, sistem hukum kita belum mengenal sistem “dua umur” ini: usia mental dan usia kalender. Sebagai contoh, bagaimana jika seorang difabel mental intelektual ditanya ‘apakah ia suka perlakuan pelaku terhadap tubuhnya?’ Lalu korban yang usia mental kanak-kanak ini menjawab ‘suka’, padahal di sisi lain, dia tidak punya kemampuan memahami apalagi menganalisis—akibat pengetahuan yang amat terbatas—soal perilaku melecehkan seksualitas itu. Apakah proses peradilan ini keliru jika hakim menghentikan sidang karena menganggap keduanya suka sama suka melakukannya? Saya tidak perlu menjawabnya.

Memang amat disayangkan, ada banyak difabel tidak memiliki akses pendidikan hukum sejak dini, baik karena pendidikan semacam itu dianggap tidak penting, tidak punya kurikulum, tidak tahu bagaimana mengajarkan, serta tidak punya keinginan baik untuk memulai pendidikan hukum ini.

Pendeknya, untuk urusan kerentanan difabel dalam berhadapan dengan hukum, jumlah permasalahan yang harus diretas satu persatu itu masih teramat banyaknya. Dibutuhkan banyak orang yang mau bersama-sama membenahinya sedikit demi sedikit.

Untuk alasan kerentanan yang berlapis-lapis itulah, maka anak-anak yang mengalami kejahatan seksual seperti di atas membutuhkan perlindungan dan pendampingan selama proses peradilan berlangsung. Jika lembaga-lembaga bantuan hukum baik yang dikelola oleh masyarakat sipil maupun pemerintah gagal memahami aspek disabilitas maka boleh jadi ia akan menemui kegagalan untuk membuktikan bahwa pelaku bersalah. Untuk itu, siapapun paralegal atau pengacara yang mendampingi difabel khususnya difabel sebagai korban harus pandai-pandai menjaga diri, situasi maupun kondisi pendampingan serta komunikasi dengan berbagai pihak agar ia benar-benar bisa menuju ke kemenangan dalam perkara sampai ada keputusan bersalah terhadap pelaku dengan hukuman yang setimpal.

Bagaimana mengelola agar advokasi hukum bagi difabel berjalan baik?

Berangkat dari pengalaman Tim Advokasi SIGAB Yogyakarta, ada sejumlah aspek yang harus dimiliki oleh tim advokasi sehingga tangguh menghadapi perkara, yakni: Tim Advokasi harus Membangun Jaringan Gerakan Advokasi Hukum Difabel, selalu meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan paralegal, mengembangkan model komunikasi antar berbagai pihak secara tepat, menjalankan proses pendampingan secara serius dan disiplin, membuat sistem perlindungan bagi paralegal mengingat pendamping difabel tidak kebal hukum, dan meningkatkan kapasitas teknologi pendampingan kasus hukum apakah difabel sebagai korban, saksi, terdakwa ataupun pelaku.

 

Membangun Jaringan

Tim Advokasi harus memiliki seluas mungkin jaringan atau mitra kerja. Jaringan pertama adalah kepada orang-orang yang bekerja di lembaga hukum semisal LBH, paralegal, pengacara (kuasa hukum), dan asosiasi masyarakat sipil lainnya terkait sektor hukum. Hal ini penting ketika paralegal atau pendamping membutuhkan sejumlah saran untuk mengatasi kebuntuan dalam proses peradilan: Tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan; Tahap penuntutan; dan Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

Kedua, adalah para aparat penegak hukum. Bagaimanapun, aparat penegak hukum merupakan aktor penting yang dapat membantu memenangkan kasus yang sedang didampingi. Dalam konteks sistem hukum kita, jaksa adalah pembela korban, pengacara adalah wakil terdakwa dan hakim merupakan pihak yang melihat perkara dan memutuskan hasil sidang.

Ketiga, membangun mitra dengan kelompok-kelompok professional seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), jaringan Notaris, pihak pengelola dan tenaga medik sejumlah Rumah sakit serta akademisi kampus (yang dapat membantu dalam aspek ketersediaan saksi ahli) dan lain-lain.

Keempat adalah bermitra dengan institusi negara, semisal orang-orang penting di kementerian tertentu seperti Hukum dan HAM, P2TP2A, komisi-komisi nasional, dan seterusnya.

 

Peningkatan Kapasitas Paralegal

Sejumlah pengetahuan penting dan mendasar yang harus dimiliki difabel adalah pengetahuan terkait Hak Asasi Manusia dan memahami ketentuan-ketentuan legal-formal sehingga tindakan paralegal selalu benar secara prosedural.  Berikutnya, paralegal wajib memahami ragam perspektif difabilitas serta sejumlah perangkat analisis kasus-kasus yang pernah dihadapi difabel.  kemudian memahami bagaimana watak atau sistem hukum yang kita miliki, mengerti bagaimana hukum acara berlangsung sebagai arena pertarungan antara pihak korban dan pelaku, serta ketentuan-ketentuan hukum pidana dan perdata.

Peningkatan kapasitas ini harus selalu di update agar kualitas seorang paralegal terus terjaga dan bisa tampil percaya diri dan dihormati karena kecakapannya, baik oleh dampingannya maupun pihak lawan. Selain itu, tugas-tugas pendampingan lapangan harus tetap diberikan agar kemampuan organiknya semakin terjaga.

 

Mengembangkan model komunikasi antar berbagai pihak secara tepat

Komunikasi dengan pihak-pihak yang akan ditemui di keseluruhan proses pendampingan dan peradilan ini harus tetap berjalan dengan baik, santun dan kalem. Walaupun paralegal jengkel setengah mati kepada aparat kepolisian misalnya yang mengganggu kelancaran proses penyidikan, maka paralegal harus tetap lunak. Jika memaksakan diri melontarkan amarah dari kekecewaan selama proses peradilan berlangsung, maka kerja pendampingan bisa menemui kegagalan total.

Pola komunikasi yang dimaksud di sini adalah komunikasi tatap muka mulai dari polisi, jaksa, pengacara, hakim dan lain-lain yang dapat berkontribusi dalam memberikan keputusan yang adil bagi korban.

Selain pola komunikasi di atas yang dilakukan sebaik mungkin, perlu juga ditempuh sejumlah strategi semisal melalui pengajuan surat permohonan yang ditembuskan ke berbagai pihak jika surat itu maksudnya adalah tekanan agar proses peradilan tetap berjalan sesuai relnya. Jika ada pihak kepolisian yang menghambat dan berniat menghentikan proses penyidikan, maka bisa saja paralegal mengajukan permohonan ke pihak lembaga yang lebih tinggi otoritasnya. Tentu saja, surat-surat seperti ini haruslah ditopang dengan lampiran-lampiran yang menguatkan argumentasi dalam surat, seperti landasan hukum dan petikan kronologis.

 

Menjalankan Proses Pendampingan secara Serius dan Disiplin

Kerja advokasi sesungguhnya adalah kerja dengan berbagai pihak. Paralegal tidak boleh bergerak sendiri. Sebisa mungkin bukalah kran untuk bekerjasama dengan pihak lain. Berbagai strategi bisa ditempuh, yakni negosiasi maupun mediasi. Satu hal terpenting untuk menjaga relasi adalah menjaga sikap sebaik mungkin namun tetap menunjukkan integritas sebagai paralegal yang jujur dan tegas dalam memutuskan sesuatu.

Ingat pula, bahwa kerja-kerja yang dilakukan paralegal dalam kasus tertentu adalah kerja berbahaya. Keselamatan pribadi dan tim perlu dijaga bersama. Jangan melakukan pendampingan seorang diri. Selalu lakukan minimal berdua jika sedang mendampingi kasus. Hal ini menghindari jika terjadi sesuatu yang tidak baik yang menimpa paralegal selalu ada saksi yang tersedia yang bisa memberi keterangan tentang apa yang sedang terjadi. Bisa saja pihak pelaku menyewa orang tertentu mencelakai paralegal atau berusaha menyembunyikan barang bukti yang ditemukan oleh paralegal selama pendampingan berlangsung. Apalagi dalam hal ini, paralegal itu tidaklah kebal hukum sehingga sewaktu-waktu keadaan bisa terbalik dan menyulitkan proses pendampingan.

Hal lainnya, sebagai paralegal atau pendamping, jangan pernah mengajukan diri sebagai pihak pelapor atas kasus yang menimpa difabel. Sebaiknya, bimbinglah korban atau keluarga korban untuk melaporkan segala tindak kejahatan yang dihadapi korban. Jika paralegal menjadi pelapor, maka bisa saja pelapor dituduh balik sedang melakukan tindakan pencemaran nama baik dan lain-lain. Jika sudah begitu, maka proses pendampingan jadi terhambat.

 

Membangun Sistem Pangkalan data dan Informasi Hukum bagi Paralegal, DIfabel dan Publik

Kerja pendampingan kasus hukum harus ditopang oleh teknologi sistem informasi hukum dan advokasi difabel. Sistem informasi ini harus kaya akan data dan untuk itu, selain paralegal, komponen tim advokasi juga harus ada yang melakukan kerja pengumpulan dan produksi pengetahuan. Tapi tim khusus ini, harus terus meningkatkan jumlah bacaaan dari berbagai sumber, khususnya akademik maupun pengalaman lapangan dari para paralegal terkait advokasi hukum dan disabilitas.

Bagaimanapun, paralegal harus terupdate pengetahuannya. Jika ada aturan baru disahkan negara, maka sistem informasi dengan mudah dirujuk oleh paralegal maupun publik pada umumnya.

Untuk itu, sistem informasi hukum ini dapat juga menjadi media pendidikan hukum bagi difabel. Sistem ini harus memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi bagi seluruh tipe kemampuan difabel. Akses ke sistem informasi ini sebaiknya berbasis internet sehingga mudah dijangkau, dan jika sulit terjangkau oleh difabel di daerah, maka perlu membuatkan media lain yang lebih akses, semisal brosur atau bulletin.

ITULAH POIN-POIN atau pengetahuan penting dari difabel—dalam hal ini pengalaman Mbak Purwanti/Ipung yang merupakan penggagas Divisi Advokasi Hukum SIGAB ini, perlu menjadi pelajaran penting bagi paralegal manapun.

Mengapa informasi di atas penting saya sampaikan, hal itu karena mendampingi kasus difabel berhadapan dengan hukum adalah hal mulia dan harus berhasil dilakukan demi menciptakan keadilan bagi difabel.

Akhirnya, semoga kedua difabel yang dilecehkan seksualitasnya sebagaimana disinggung di awal tulisan ini dapat melewati masa-masa berat persidangan dan selanjutnya paralegal yang mendampinginya diberi kekuatan dan kemudahan dalam proses pendampingan[].

Please follow and like us: