Wajah Baru Komisioner KPID Sulsel dan Harapan Aksesibilitas Informasi bagi Difabel

–Press Release PERDIK–

media-disabilitas

Makassar, 7 Januari 2017

Kemarin DPRD Sulsel mengumumkan 7 anggota komisioner terpilih. Mereka adalah Herwanita, Riswansyah Muchsin, Muhammad Hasrul Hasan, Waspada Santing, Andi Muhammad Irwan, Arie Andyka, dan Mattewakkan. Apakah ketujuh komisioner ini kelak dapat mengubah sistem penyiaran di Sulewesi Selatan yang lebih bermanfaat bagi warga Sulsel, khususnya difabel? berikut pemaparan Direktur PERDIK Sulsel Abd Rahman.

“Pertama-tama, saya secara pribadi dan kelembagaan PERDIK mengucapkan selamat kepada komisioner KPID Sulsel. Saya berharap semoga wajah penyiaran dari berbagai lembaga penyiaran baik milik pemerintah maupun swasta melalui KPID dapat mengubah beberapa praktiknya yang selama ini merugikan difabel,” ujarnya.

Abd. Rahman mencontohkan masih banyaknya siaran, khususnya televisi yang menggambarkan kehidupan difabel secara negatif. Tidak jarang, difabel di televisi baik sinetron maupun reality show menempatkan difabel sebagai objek rasa kasihan, objek tertawaan, dan dianggap insan sakit.

“Terus terang, siaran-siaran semacam itu hanya memperpanjang stigma negatif di tengah masyarakat. Padahal kami berharap, lembaga-lembaga penyiaran ini justru memberikan gambaran yang lebih positif terhadap difabel dan membangun kesadaran kritis di masyarakat bahwa difabel adalah insan yang bermartabat,” harap Rahman kepada KPID Sulsel dan lembaga penyiaran.

Di tempat terpisah, Arifin mantan ketua PERTUNI Sulsel menyampaikan harapan kepada komisioner KPID Sulsel.

“Saat ini, negara kita sudah memiliki UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam UU itu, salah satu hak difabel adalah Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi. Untuk memenuhi hak tersebut, komisi penyiaran punya peran besar untuk membantu mewujudkannya. Misalnya, KPID dapat mendorong lembaga penyiaran agar mempertimbangkan aspek aksesibilitas bagi difabel dalam menyerap informasi yang dibutuhkan,” ujarnya di sela-sela kesibukannya yang saat ini sedang mempersiapkan diri melanjutkan studi master di Flinders University.

“Sebagai contoh, buat kawan-kawan Tuli, sudah saatnya mereka memperoleh kemudahan dalam menikmati siaran-siaran yang bermanfaat dan memiliki rating yang tinggi. Jadi, KPID seharusnya memastikan agar setiap lembaga penyiaran menyiapkan penterjemah bahasa isyarat baik pada siaran berita maupun diskusi-diskusi publik,” tambahnya.

Selain soal aksesibilitas dalam siaran, baik Abd Rahman maupun Arifin mengusulkan agar pemilik media ini mempertimbangkan mempekerjakan difabel dalam perusahaannya. Minimal 1 persen ada difabel yang bekerja, baik sebagai jurnalis atau pun tenaga manajerial dan teknis lainnya. Jika difabel menjadi pekerja, maka perspektif disabilitas bisa dengan mudah menghiasi informasi-informasi yang disajikan dalam siaran.

“Harapan lainnya adalah para komisioner terpilih mulai meredesain gedung komisioner agar lebih aksesibel bagi difabel di saat ada difabel berkunjung untuk audiensi atau diskusi. Dalam ketentuan aturan soal aksesibilitas, setiap tahun gedung-gedung publik yang tidak akses harus diredesain 10persen. Harapannya, dalam 10 tahun gedung KPID bisa 100% akses bagi difabel. Bukan hanya itu, KPID Sulsel juga bisa mengawali adanya Unit Layanan Disabilitas dalam struktur KPID agar selalu tersedia gagasan, pemikiran ataupun saran-saran terkait isu disabilitas dalam penyiaran[].

Please follow and like us: