Apresiasi PERDIK Kepada KPU Takalar Atas Perhatian Aspek Disabilitas dalam Debat Kandidat Pasangan Calon Bupati Takalar 2016

Makassar, 29 Desember 2016

pilkada-takalar-hak-politik-difabel

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) Kabupaten Takalar sukses melaksanakan Debat Publik Pilkada Takalar semalam, 28 Desember 2016. Acara debat ini berlangsung di Ballroom Menara Bosowa, Jl, Jenderal Sudirman, Makassar dan disiarkan secara langsung oleh Celebes TV melalui kanal 31 UHF. Debat diikuti oleh 2 pasangan calon (paslon) yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Takalar. Kedua paslon yakni pasangan nomor urut 1 Burhanuddin B-M Natsir Ibrahim (HB-HN) dan pasangan nomor urut 2, Syamsari Kitta- Ahmad Se’re (SK-HD).

Abd. Rahman, Direktur Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PERDIK) hadir dalam debat publik tersebut atas undangan dari KPU Kabupaten Takalar. Menurut Rahman, upaya KPUD memperhatikan isu disabilitas dalam pemilukada patut mendapatkan apresiasi. Rahman yang memiliki perbedaan kemampuan dalam penglihatan (difabel netra) hadir bersama pendamping mobilitasnya dan mendapatkan informasi mengenai gambaran situasi di dalam ruangan sebelum acara dimulai.

Menurut informasi yang diterima dari salah satu komisioner KPUD Takalar, dalam siaran langsung ini, KPUD telah meminta seorang penerjemah bahasa isyarat untuk membantu agar siaran debat publik ini juga akses bagi pemilih Tuli (Difabel pendengaran/sensorik). Untuk memastikan hal tersebut dilakukan, Rahman mengonfirmasi ke salah satu rekannya yang sedang menonton debat publik ini di rumahnya. Memang benar, dalam siaran itu terdapat penterjemah bahasa isyarat, yakni Nurdayati, guru di SLBSD/SMP Pembina.

Sejak bertemu antara pengurus PERDIK dan komisioner KPUD Takalar bertemu beberapa bulan lalu di kantor KPUD Takalar, sudah ada kemajuan terkait perhatian KPUD kepada pemilih difabel. Salah satu yang patut diapresiasi terhadap kinerja KPUD adalah peningkatan jumlah pemilih difabel dalam DPT yang sudah dipublikasikan. “Jumlah awal dalam DPS adalah 192 pemilih difabel, dan setelah pendataan kembali oleh para pendata dari KPUD, jumlah pemilih difabel itu meningkat mencapai 590 pemilih,” demikian ungkap Rahman usai mengikuti debat semalam. Memang jumlah itu masih relatif kecil karena baru 0,29 persen dari total pemilih yang berjumlah sekitar 250 ribu orang. Tetapi peningkatan itu sendiri sudah patut diacungi jempol.

Sayangnya, menurut Rahman, dari keseluruhan perbincangan yang diperdebatkan oleh kedua kandidat, tak ada satupun isu disabilitas muncul. Hal ini membuktikan bahwa isu disabilitas masih berada di posisi marjinal. Memang ada isu kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak dibahas, namun hal itu belum lengkap jika tidak menyentuh isu-isu disabilitas, tegas Rahman. Seharusnya, isu disabilitas menjadi salah satu perhatian utama para kandidat mengingat jumlah difabel dari setiap daerah setidaknya mencapai 10 persen dari total populasi. Misalnya saja, saat kedua kandidat memperdebatkan soal program-program pembangunan di desa baik terkait soal pemberdayaan bagi petani maupun infrastruktur di desa. Mayoritas difabel tinggal di desa, namun mayoritas yang tinggal di desa mengalami marjinalisasi dan hidup dalam kerentanan. Dalam keadaan seperti itu, sudah seharusnya pemerintah daerah selalu berpikir melibatkan difabel.

Jika pemerintah akan mengembangkan kelompok peternak, maka dalam kelompok itu katakanlah 10 orang ada 2 diantaranya difabel. Tidak perlu pemerintah membuat kelompok peternak difabel sendiri karena cara-cara pemisahan ini sudah harus dihilangkan. Saatnya setiap orang berpikir dalam kerangkan “inklusi”, yakni pelibatan warga-warga paling rentan dalam program pembangunan di berbagai sektor.

Dalam kerangka berpikir inklusi itu, Rahman yang baru saja menyelesaikan pendidikan S1nya di Jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Makassar (UNM) meminta agar KPUD selanjutnya menyiapkan sosialisasi dan simulasi pencoblosan secara inklusif. Tidak perlu KPUD menyiapkan simulasi khusus bagi pemilih difabel, cukup melibatkan 10 persen difabel dari seluruh kegiatan publik KPUD. Misalnya, jika ada lagi debat publik, maka 10 persen dari total peserta adalah difabel dari berbagai unsur; saat menyiapkan materi debat, setidaknya memasukkan isu disabilitas, dan seterusnya. Jika KPUD Takalar saat ini mulai melakukan hal tersebut, maka tahun depan lebih banyak KPUD membuka akses pemilih difabel dalam pilkada.

Adapun mengenai penerjemah bahasa isyarat, Nurdayati yang bertemu Rahman malam itu menyampaikan bahwa ini pengalaman pertama menjadi penerjemah isyarat dalam debat publik paslok pilkada. Untuk memastikan apakah kualitas terjemahannya bagus, Nurdayati akan bertanya kepada pemirsa Tuli yang menyaksikannya. Menurutnya, bahasa isyarat ada dua, yakni SIBI dan BISINDO. SIBI adalah sistem isyarat yang dibuat oleh pemerintah dan BISINDO adalah sistem isyarat yang dibuat oleh komunitas Tuli. Keduanya berbeda, jika SIBI menggunakan ejaan awalan dan akhiran, maka BISINDO murni isyarat tanpa ada model kata dasar berikut awalan dan akhirannya. Nurdayati bisa menggunakan keduanya, namun karena beberapa kata belum ada sistem isyaratnya dalam BISINDO maka ia mencampurnya dengan SIBI.

Dari informasi yang diterima Rahman berupa foto layar saat siaran ini berlangsung, masih ada kekurangan dalam penterjemahan itu. Pertama adalah kostum penterjemah, di mana seharusnya memakai pakaian berwarna gelap seperti hitam atau biru tua dan background putih. Kedua adalah besar kecilnya kotak yang menampilkan penterjemah. Sayangnya, pakaian penterjemah malam itu berwarna terang dan bisa mempengaruhi tampilan isyarat tangan dan hal ini diperburuk oleh terlalu kecilnya kotak penterjemah. Walaupun demikian, Rahman tetap mengapresiasi kemajuan yang telah ditunjukkan oleh KPUD Takalar, ujarnya saat menyalami ketua KPUD malam itu, Bapak Jursalim Sammak[].

Please follow and like us: